Pernyataan Sikap Parnas dan Parlok, Tak Ada Jaminan Keamanan, Pemilu Diboikot

Saturday, 04 April 2009 01:55

Lhokseumawe | Harian Aceh--Sedikitnya 17 partai politik nasional dan dua partai politik lokal di Aceh Utara mengeluarkan pernyataan sikap. Jika keamanan dan kedamaian tidak bisa diwujudkan maka mereka akan memboikot Pemilu 2009. Namun, tidak ada ketegasan dari parpol itu terkait batas waktu dan kriteria tentang sikap tersebut. 

Pernyataan sikap itu disampaikan sejumlah pengurus parpol di Aceh Utara dalam konferensi pers di Mess Lilawangsa Lhokseumawe, Jumat (3/4) sore. Tampak hadir antara lain Sayed Rifyan dari Partai Golkar, Jailani SH dari PBR, Ismed Nur Aj Hasan dari PBA, Satri Insan Kamil dari PKPI, Fauzi Abubakar dari Partai Merdeka, dan sejumlah pengurus parpol lainnya.

Dalam pernyataan sikapnya, parpol itu menyebutkan bahwa menjelang Pemilu 2009 telah terjadi berbagai provokasi, intimidasi, pemaksaan dan tindakan kekerasan terhadap parnas dan parlok serta masyarakat oleh kelompok dari partai tertentu untuk memaksakan kemenangan bagi partai mereka.

Apabila situasi tersebut masih terus berlangsung, maka tidak akan terjadi pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan, jika keamanan dan kedamaian tidak bisa diwujudkan khususnya di Aceh Utara, maka kami partai nasional dan partai lokal (nasionalis) peserta Pemilu 2009, dengan sangat serius akan mempertimbangkan sikap untuk tidak mengikuti pemilu atau meminta pemilu ditunda di Aceh Utara sampai terciptanya situasi yang kondusif untuk pelaksanaan pemilu, kata Jailani, yang membacakan pernyataan sikap tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Jailani, untuk menyelamatkan pelaksanaan Pemilu 2009, pihaknya menuntut Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilu, aparat keamanan TNI/Polri, dan para pihak terkait lainnya, untuk menindak tegas oknum dari partai tertentu yang melakukan intrik atau provokasi, intimidasi, pemaksaan dan tindakan kekerasan terhadap partai peserta pemilu dan masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif.

Menindak dengan tegas oknum dan partai tertentu yang melanggar peraturan pemilu, sehingga akan terwujud pemilu yang demokratis, jujur, adil, aman, dan tertib. Meminta supaya diberikan kewenangan penuh kepada TNI/Polri untuk menempati ring satu dalam pengamanan di TPS-TPS, baik pada saat pemungutan suara maupun penghitungan suara, kata Jailani.

Selain itu, parpol tersebut juga meminta supaya lokasi TPS dalam satu wilayah kemesjidan direlokasikan pada satu tempat yang mudah dijangkau oleh para pemilih untuk kemudahan pengamanan oleh TNI/Polri. Empat hari (H-4) sebelum hari pemungutan suara agar seluruh gampong diawasi oleh TNI/Polri untuk mencegah adanya intimidasi, serangan fajar oleh oknum dan partai tertentu, kata Jailani Cs. 

Pernyataan sikap tersebut disampaikan kepada KIP, Panwaslu, Kapolres Aceh Utara dan Kapolres Lhokseumawe, Dandim Aceh Utara, Kejari Lhoksukon, Bupati Aceh Utara, Danrem-011/Lilawangsa, KIP dan Panwaslu Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kejati Aceh, Gubernur Aceh, KPU dan Bawaslu pusat, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Mendagri, DPD atau DPW Parnas, DPP Parlok, dan DPP Parnas.

Dari lampiran tanda tangan pernyataan sikap tersebut, tampak ada 17 parnas dan dua parlok di Aceh Utara yang membubuhi tekenan berikut stempel. Dari Parnas yaitu, Hanura, PPPI, Gerindra, PKS (tanpa stempel), PAN, PPD, PKB, Golkar, PPP, PKNU, PBB (tanpa stempel), Partai Merdeka, PSI (tanpa stempel), PDI-P (tanpa stempel), PBR,  PKPI, dan Partai Buruh. Sedangkan dari Parlok hanya dua, yaitu PBA dan PAAS (tanpa stempel).

 

Ada Saksi dan Bukti

Ismed Nur AJ Hasan dari PBA menyebutkan, dirinya tidak hanya mendapat ancaman, tetapi juga kekerasan yang dilakukan oknum dari partai tertentu. Kasus tersebut, katanya, sudah dilaporkan secara resmi kepada Panwaslu dan pihak kepolisian di Aceh Utara. Kekerasan yang terjadi terhadap saya, ada saksi dan bukti, katanya dalam konferensi pers tersebut. 

Ditanya terkait batas waktu dan kriteria tentang sikap akan memboikot pemilu bila tidak adanya jaminan keamanan, para pengurus parpol tersebut tidak menyebutnya secara tegas. Kalau sampai masyarakat terutama di pedesaan tidak bisa mengikuti pemilu, maka kami akan memboikot pemilu, kata Sayed Rifyan dari Golkar. Kami tidak akan meneken berita acara bahwa pemilu sudah dilaksanakan, tambah Jailani dari PBR.

Aceh Utara Kondusif

Kapolres Aceh Utara AKBP Yosi Muammartha saat dihubungi ke telepon genggamnya, kemarin sore, mengatakan sejauh ini situasi di Aceh Utara cukup kondusif. Meski keamanan menjadi tanggung jawab polisi, katanya, semua elemen masyarakat diharapkan juga memelihara ketertiban sehingga perdamaian di Aceh abadi.

Kalau soal jaminan keamanan, pasti dijamin. Anda sendiri yang menetap di Aceh Utara atau Lhokseumawe merasakan situasi aman atau tidak saat ini? Jadi, memang keamanan itu tanggung jawab polisi, tapi mari semua pihak sama-sama memelihara kondisi yang kondusif ini, kata Yosi Muammartha.

Disinggung terkait kasus pemukulan terhadap Ismed Nur Aj Hasan, Kapolres Yosi mengatakan bahwa kasus tersebut dalam proses penanganan. Kasus itu bukan tindak pidana pemilu, tapi pidana umum, dan sedang kita proses. Sejauh ini, kita belum menerima laporan pengaduan kasus tindak pidana pemilu, katanya.

Bukan Solusi

Sementara pengamat politik dari Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Taufik Abdullah menilai bahwa ancaman memboikot Pemilu 2009 seperti dilontarkan sejumlah parnas maupun parlok di Aceh Utara bukan solusi terbaik.  Saya kira kurang tepat kalau menolak ikut pemilu karena alasan keamanan. Di Amerika juga terjadi intimidasi dan teror pada saat menjelang pemilu, karena kondisi seperti itu tidak mungkin terhindari, kata Taufik Abdullah saat dihubungi ke telepon genggamnya, Jumat (3/4) sore. 

Taufik menilai bahwa sebenarnya yang menjadi masalah justru di tingkat massa pendukung. Untuk itu, kata dia, seharusnya semua parpol menghimbau kepada para pendukungnya untuk menciptakan suasana lebih kondusif.  Suasana itu yang seharusnya dibangun. Karena mungkin massa pendukung partai tertentu sangat ideolog, sehingga harus secara maksimal diberikan pencerahan untuk lebih damai. Tapi kalau mengancam boikot pemilu, itu kan lucu, katanya.

Menurut Taufik, ancaman memboikot pemilu seperti yang dilontarkan sejumlah parnas dan parlok di Aceh Utara juga terindikasi karena mereka kurang percaya diri sehingga diduga telah mengakui kekalahan sebelum bertanding. Boleh jadi situasinya seperti itu, karena mungkin mereka melihat ternyata massa pendukung parlok tertentu amat dominan hingga ke tingkat basis grassroot, kata master politik lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia ini. 

Indikasi lainnya, lanjut Taufik, tidak tertutup kemungkinan bahwa ancaman memboikot pemilu sengaja dilontarkan karena mereka telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar partai politik untuk misi tertentu. Tapi kita belum dapat membuktikan hal itu, katanya. 

Setiap parpol, kata Taufik, memiliki artikulasi dan amunisi tersendiri. Siapa yang banyak amunisi, katanya, terus saja menampakkan secara gamblang ke ruang publik. Hal itu, menurutnya, sesuatu yang wajar dalam dunia politik. Kalaupun terjadi sabotase oleh massa ideolog, saya kira itu hal yang wajar, karena mereka punya banyak amunisi, demikian Taufik Abdullah.(irs)

Sumber :  

http://www1.harian-aceh.com/pase/lhokseumawe/2243-pernyataan-sikap-parnas-dan-parlok-tak-ada-jaminan-keamanan-pemilu-diboikot.html