Mahasiswa IAIN Ar-Raniry Unjuk Rasa Tolak Pemberlakuan Operasi Militer Terbatas

BANDA ACEH (Waspada): Ratusan mahasiswa IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh melakukan unjuk rasa damai, Kamis (12/4) di halaman Kantor Gubernur Aceh. Keluarga besar Mahasiswa IAIN tersebut menyatakan menolak penerapan operasi militer di Aceh.

Kedatangan ratusan mahasiswa yang berkumpul di teras depan kantor Setda Aceh sekitar pukul 10:30 itu, sambil meneriakkan yel, yel, tolak militer. Demonstran membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan penolakan mereka terhadap rencana penerapan operasi militer terbatas di Aceh.

Secara bergantian para demonstran menyampaikan orasi mereka yang diselingi dengan te-puk tangan dan suara tabuhan drum."Dulu Abdullah Puteh mengatakan akan menyelesaikan masalh Aceh, tapi sekarang TNI/Polri hadir di tanah rencong," kata Ainun Mardhiah berapi-api dalam orasinya yang disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa
.
Para pengunjuk rasa juga meminta Gubernur Ir. H Abdul-lah Puteh untuk turun menjumpai mereka.Berdasarkan negoi-sasi para mahasiswa, gubernur bersediah untuk turun, namun gubernur meminta lima orang untuk mendampinginya.

Sementara penyampaian orasi yang di lakukan secara ber-gantian mendadak berhenti, ke-tika satu truk aparat memasuki halaman kantor tersebut. Aparat yang turun langsung memakai atribut pengaman, tapi kemu-dian mereka berjalan ke arah belakang kantor itu. Hanya dua orang Polri yang kelihatan ber-ada di pintu teras depan kantor yang berhadapan dengan para perngunjuk rasa.

Usai menjumpai gubernur, Taufik, salah seorang utusan pe-ngunjuk rasa, kepada pers me-ngatakan, pihaknya menyam-paikan permintaan mahasiswa agar gubernur menolak rencana penerapan operasi militer terba-tas di Aceh. Juga mendesak gu-bernur untuk menandatangani-nya, hitam di atas putih.

Menurut Taufik secara priba-di memeng gubernur mengata-kan menolak operasi militer di Aceh, namun menurut gubernur itu adalah wewenang pusat. "Ka-mi meminta Gubernur untuk membuat surat dan menan-datanganinya tentang penolakan operasi militer itu. Tampaknya Gubernur serius menanggapi hal itu, besok mungkin akan keluar surat itu," tambah Taufik.

Tentang penolakan Guber-nur untuk menjumpai demon-stran, kata Taufik, Abdullah Pu-teh mengatakan hanya kese-pakatan menerima perwakilan saja dan menyebutkan ketersing-gunganya terhadap demonstran yang mengeluarkan kata-kata melecehkan.

Disela-sela penyampaian ora-si, seorang demonstran sempat membuat grafik di dinding kan-tor gubernur. Menggunakan cat pylox warna hitam menulisakan kata-kata tolak militer, semen-tara satu bagian dinding lagi ti-dak jadi di lanjutkan.Walaupun telah sempat tertulis, seorang mahasiswa lainnya meminta un-tuk tidak dilanjutkan tulisan ter-sebut. Kemudian kalimat ter-sebut ditimpa lagi dengan cat se-hingga tidak terbaca lagi.

Tepat pukul 12.00 siang para pengunjuk rasa meninggalkan halaman gedung Setda Aceh itu setelah menbacakan peryataan sikap keluarga besar mahasiswa IAIN Ar-Raniry tentang operasi militer terbatas. Koordinator pengunjuk rasa menyampaikan apabila janji gubernur tersebut tidak di penuhinya, Minggu de-pan mereka akan datangi lagi kantor gubernur dalam jumlah yang lebih banyak.

Sementara itu, Direktur Ek-sekutif Pusat Pengkajian Aceh Strategis(P2AS), Tarmizi SH di tempat terpisah kepada Waspa-da mengatakan, gubernur Abdul-lah Puteh harus membuktikan keseriusannya menangani Aceh,". Ia harus secara tegas me-nolak pemberlakuan darurat mi-liter terbatas, karena dampak dari pemberlakuan itu berakibat kembalinya trauma masa lalu bagi rakyat," tegasnya. (b27)

=====
Puteh Sarong
Conventry
CV4 7AL
United Kingdom
Fax: +44/0 24 765242250
http://www.geocities.com/universityofwarwick/index.html

Mahasiswa Tolak Operasi Militer

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Fri Apr 13 2001 - 17:13:14 EDT

---

X-URL: http://indomedia.com/serambi/2001/04/140401h12.htm

                         

Sabtu, 14 April 2001

 

BANDA ACEH - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar mahasiswa IAIN Ar-Raniry, Kamis pagi (12/4), melakukan unjukrasa di depan Kantor Gubernur Aceh. Mereka mendesak gubernur menolak rencana pemerintah memberlakukan operasi militer di Aceh.
    

Kehadiran mereka dengan mengusung poster serta menabuh drum tersebut sempat menyentakkan para pegawai di kantor itu. Tidak hanya itu, mereka juga menyampaikan orasi "panas" serta meneriakkan yel-yel anti militer. Mereka minta gubernur menemui mereka.
   
 Namun setelah beberapa saat menunggu, Gubernur Abdullah Puteh tidak juga turun, sehingga orasi yang disampaikan makin berapi-api.  "Turun!...turun Gubernur turun", "Tolak militer sekarang juga!" dan "Tolak operasi militer di Aceh!," teriak demonstran.
   
Menurut informasi yang diperoleh Serambi, Gubernur Aceh menolak bertemu karena mahasiswa dinilainya sedikit anarkis dan tidak sopan. Gubernur Aceh tersinggung karena dihujat dan dipanggil dengan julukan  "Abdullah Hitam." Selain itu, mahasiswa juga mencoret-coret dinding kantor dengan tulisan "Hancurkan Neo- Kolonialisme Indonesia Jawa."
   
Begitupun, beberapa orang delegasi dari mahasiswa diminta berjumpa dengan gubernur. Namun, permintaan tersebut disambut dingin oleh para mahasiswa. Mereka menolak bertemu melalui delegasi karena cara seperti itu dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah.
    

Belakangan, delegasi mahasiswa IAIN jadi juga bertemu dengan Gubernur Abdullah Puteh di ruangnya. Dalam pertemuan dengan gubernur, delegasi mahasiswa minta ketegasan sikap gubernur secara tertulis terhadap pemberlakuan operasi militer di Aceh.
    

"Gubernur berjanji akan membuat konsep tersendiri tentang penolakannya terhadap pemberlakuan operasi militer tersebut," ujar Taufik Abdullah, salah seorang delegasi, mengutip janji gubernur. Begitupun, Taufik menambahkan, pihaknya akan datang lagi dalam jumlah besar bila janji tersebut tidak dipenuhi.(iza/swa)

--- RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com> ---

---

Darussalam Kutuk Pembunuhan Profesor Safwan Idris

Ulama dan Mahasiswa Buat Ikrar Darussalam
Kampus Siap Berjihad

01.30 Wib Jum'at, 13 Oktober 2000

BANDA ACEH-Ribuan mahasiswa dari PTN dan PTS, intelektual, dan tokoh  masyarakat, Kamis (12/10), mengikrarkan jihad untuk melawan musuh-musuh Allah, serta mengkonkretkan sikap netralitas kampus.  Kegiatan yang diberi nama Doa Keprihatinan dan Ikrar Kampus itu juga berhasil merumuskan tujuh sikap yang cukup tajam, terkait dengan situasi Aceh terakhir.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua MUI Aceh Dr Tgk H Muslim Ibrahim MA,  Tgk Imam Syuja', Drs Tgk Djailani Idris (abang kandung Safwan Idris), Dr Daniel Djuned MA, H Badruzzaman Ismail, kalangan aktivis, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Spontan saja luas lapangan tugu dalam waktu sekejab dipenuhi oleh ribuan mahasiswa. Suasana mulai terasa sakral ketika ribuan mahasiswa mengumandangkan gema Allahu Akbar, dan shalawat Rasul.

Tgk Muslim Ibrahim MA yang tampil dalam orasi pertama menegaskan tentang keberadaan Kampus Darussalam. Menurut ulama intelektual ini,  Darussalam bermakna daerah aman, dan merupakan jantung hati rakyat  Aceh. Sudah sepantasnyalah semua elemen masyarakat kembali kepada  Darussalam dengan penuh tawadhuk. "Mulai hari ini tidak ada lagi  kekerasan di Kampus. Mari kita renungkan betapapun hebatnya kita,   Allahlah yang menentukan semuanya," kata Dr Tgk Muslim.

Kepada mahasiswa dan seluruh komponen rakyat Aceh, Muslim Ibrahim meminta supaya bersatu padu. Sudah sepantasnya kejadian-kejadian selama ini menjadi pelajaran berharga, dan mahasiswa jangan terpecah belah, katanya.

Dr Daniel Djuned yang tampil sebagai pembicara kedua mengupas masalah keberadaan almarhum Safwan Idris. Menurutnya, Safwan memiliki   kapasitas intelektual yang sangat teruji baik di tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan visi yang diusung Safwan untuk IAIN adalah pengembangan lembaga dalam pengadaan SDM. "Cita-cita besar beliau adalah menjadikan IAIN yang terpandang," kata Daniel.

Orasi berikutnya dipaparkan oleh Tgk H Imam Syuja'. Ketua DPW Muhammadiyah Aceh itu mengupas situasi Aceh saat ini. Tidak bisa diprediksi kapan persoalan ini akan berakhir. Untuk mencapai Aceh aman, marilah sama-sama menjaga persaudaraan mulai sekarang, katanya. Soal pembunuhan, pengambilan harta dan sebagainya, Tgk Imam mengatakan, dalam agama Islam perbuatan tersebut sangat dilarang. "Bagi siapa yang melanggar ketentuan Allah maka durhakalah akibatnya,  dan mereka tergolong orang kafir," katanya.

Suasana haru terasa kental ketika abang kandung Safwan Idris, Drs Tgk Djailani Idris, mengupas riwayat singkat tragedi yang menimpa Rektor IAIN itu. Apa pun alasannya, Tgk Djailani yang mengutip ketentuan hukum Allah mengatakan, barangsiapa yang membunuh seorang muslim, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka yang kekal di dalamnya adalah orang kafir, dan orang tersebut musuh Allah. "Yang membunuh Safwan adalah musuh Allah, dan saat ini mereka berada dimana-mana untuk menghabisi tokoh dan ulama Aceh," katanya.

Kepada mahasiswa Djailani berpesan, mengenai penyelesaian persoalan  Aceh, janganlah menyerahkan kepada orang lain. Rakyat saat ini sudah begitu sengsara. Mau mengadu tak tahu harus kemana. Hal itu menunjukkan seolah-olah mereka tidak punya pemimpin. "Semoga rakyat Aceh lewat insan-insan kampus bisa memperhatikan rakyat," tukasnya.

Suasana haru kembali terjadi sewaktu Dr M Gade Ismail MA tampil ke podium. Dengan kata-kata yang tersusun apik, Gade meminta supaya mahasiswa, intelektual, tidak hanya berkumpul seperti sekarang ini, tapi sangat dituntut lebih dari itu. "Bisakah intelektual berkumpul dan melahirkan konsep-konsep yang dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah Aceh. Dan itu menjadi kebutuhan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut turut juga dibacakan tujuh poin Ikrar Insan Kampus yaitu;

1. Insan Kampus senantiasa menjaga harkat dan martabat akademik yang sesuai dengan nilai-nilai insaniah dan ilahiyyah.
2. Setia kepada kebebasan berpikir dan berpendapat sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap ilmuwan.
3. Membina dan mewujudkan dunia pendidikan demi terwujudnya kehidupan manusia yang cerdas adil dan berakhlak.
4. Membina persatuan dan kesatuan untuk melawan setiap upaya perusakan integritas dan kedaulatan kampus oleh pihak manapun juga.
5. Berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan serta siap berjihat melawan segala bentuk kezhaliman.
6. Meminta pihak bertikai supaya menempuh cara penyelesaian melalui musyawarah dengan melibatkan semua komponen masyarakat Aceh. Dan memohon hidayat dan inayah Allah SWT semoga kehidupan masyarakat Aceh dapat segera pulih kembali dan dapat mengamalkan Islam secara kaffah.

Selanjutnya dalam pernyataan yang ditandatangani tokoh masyarakat dan mahasiswa juga diikrarkan bahwa insan kampus sebagai masyarakat yang bergelut dalam bidang keilmuwan, tidak akan mau terseret dalam ajang konflik. Insan kampus akan selalu menjaga stabilitas dan netralitas serta menjadi pendorong bagi usaha penyelesaian persoalan masyarakat dengan cara yang logis, manusiawi, serta bertanggung jawab. Ratusan peserta doa bersama itu sempat menitikkan airmata, dan ikut mendoakan Aceh agar segera aman kembali. (swa)
      
Keluarga Akui Sket Wajah Pembunuh Safwan BANDA ACEH-Keluarga almarhum Prof Dr Tgk H Safwa Idris, membenarkan sket wajah tersangka pelaku pembunuhan mantan rektor IAIN itu, seperti disebarkan oleh polisi. Hal itu dikemukakan oleh abang kandungnya, Drs Tgk Djalani Idris di depan ribuan civitas akademika IAIN, Unsyiah, serta sejumlah PTS  lainnya. Djailani mengakui bahwa pihak keluarga masih menunggu siapa dan mengapa Safwan dibunuh. "Gambar yang dipublikasikan media massa tentang pelaku pembunuh tersebut sama persis. Kami sangat ingin menemukan mereka," katanya. 

Ketika Djailani mengulas tentang Tgk Safwan Idris, ribuan hadirin yang tumpah di lapangan Tugu Darussalam terasa hening. Dari raut wajah kalangan intelektual kampus itu sangat terasa bahwa mereka amat tidak rela, dan terpukul atas pembunuhan atas rektor IAIN itu. Menyikapi tragedi tewasnya Prof Tgk H Safwan Idris dan berbagai tragedi yang menimpa rakyat Aceh saat ini, insan kampus mengeluarkan empat poin pernyataan sikap yaitu;

1. Kepergian Safwan Idris adalah akibat dari adanya kezhaliman di bumi Aceh.
2. Kami tidak menuduh siapa pelakunya apakah itu TNI/Polri dan GAM, tapi pelakunya adalah musuh-musuh Allah yang saat ini bernaung dimana saja dan dengan warna apa saja.
3. Kampus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas, moralitas, Akhlak dan silaturrahmi.
4. Insan kampus sebagai masyarakat yang bergelut dalam bidang keilmuwan tidak akan mau terseret dalam ajang konflik. Insan kampus akan selalu menjaga stabilitas dan netralitas serta menjadi pendorong bagi usaha penyelesaian persoalan masyarakat dengan cara yang logis, manusiawi serta bertanggung jawab. (swa)

Sumber : [INDONESIA-NEWS] Berita SERAMBI 13 Okt 2000. From: indonesia-p@indopubs.com. Date: Thu Oct 12 2000 - 17:22:30 EDT. X-URL: http://www.indomedia.com/serambi/image/201013.htm

   
Pernyataan Sikap Senat Unsyiah
Lindungi Ulama dan Cendekiawan!    
BANDA ACEH - Senat Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh meminta semua komponen supaya melindungi ulama dan cendekiawan, karena tenaga dan pikiran mereka diperlukan untuk membangun daerah dan bangsa. Selain itu jajaran universitas di tanah air juga diimbau memberikan perhatian kepada pemerintah dalam menyelesaikan kasus Aceh dan kasus-kasus lainnya di Indonesia.

Ketua Senat Unsyiah Prof Dr Dayan Dawood MA bersama sekretaris-nya Prof Drs Abidin Hasyim MSc dalam siaran pers yang diterima Serambi kemarin mengatakan, Senat Unsyiah sebagai suatu badan normatif dari salah satu perguruan tinggi di Darussalam sangat berkeinginan agar konflik berkepanjangan di Aceh dan telah membawa kehancuran agar segera berakhir. Konflik tersebut telah merenggut korban nyawa yang tidak sedikit, baik dari kalangan ulama, cendekiawan, masyarakat, mahasiswa, dan terakhir menimpa Prof Tgk H Safwan Idris MA.

Terhadap kenyataan itu, Senat Unsyiah menyampaikan pernyataan sikap yaitu mengimbau semua pihak agar dapat menghargai hak-hak dasar manusia, antara lain hak dasar atas pendidikan. Karena itu pendidik, anak didik dan fasilitas pendidikan harus tetap terjaga agar proses pendidikan tetap terselenggara dengan baik. Juga diminta untuk menempatkan ulama dan Ilmuwan dalam setiap hati sanubari sebagai pewaris para ambiya yang jadi panutan dan penasihat umat, serta penegak amanah dan ilmu pengetahuan. Karena peradaban dan kemajuan suatu bangsa sangat memerlukan peran ulama, cendekiawan serta pendidik.

Selain itu diharapkan agar memikirkan kehidupan anak-anak, dan berusaha menghentikan konflik yang berkepanjangan, melupakan permusuhan dan pertentangan dengan cara berunding untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam keterangan tambahannya kepada Serambi yang disampaikan melalui telepon dari Medan tadi malam, Dayan Dawood mengatakan, pernyataan sikap Senat Unsyiah itu merupakan ungkapan perasaan dan keluhan segenap civitas akademika. "Kami menyampaikan ini demi terlindunginya akademisi, ilmuwan, dan aktivitas akademik di Aceh pada umumnya, dan lingkungan Unsyiah pada khususnya," ujar Dayan seusai menghadiri penandatanganan MOU antara Unsyiah dengan Universitas Negeri Medan dalam bidang pengembangan ilmu ekonomi dan studi pembangunan (IESP).

Dayan Dawood juga mengatakan, orang-orang yang terlibat dalam perumusan pernyataan sikap Senat Unsyiah itu antara lain Prof Burhanuddin Salim, Prof Abdi Abdul Wahab, Prof Ridwan Ibrahim, Prof Dahlan SH, Prof Amiruddin A Wahab SH, dan Drs Sanusi Wahab.(swa/asi)

Sumber :
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/10/12/0034.html

REKOMENDASI DAN PETISI PERDAMAIAN ACEH

Kepada Yang Mulia,

1. Pemerintah Indonesia melalui kantor Menkopolkam, Jakarta

2. Pemerintah Negara Aceh melalui Menteri Luar Negeri Dr. Zaini Abdullah,Stockholm,Swedia 

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, New York, USA

4.Direktur Henry Dunant Centre (HDC) Martin Griffiths dan Seluruh Tim Penasehat Internasionalnya, Jenewa, Swiss

5.Pimpinan Bank Dunia melalui Mr. T. Kohno, Staff Ahli Politik Kedutaan Besar Jepang di Jakarta serta Negara-negara Lainnya Sebagai Pelaksana acara “Preparatory Conference for Peace and Reconstruction in Aceh, Tokyo melalui Kedutaan- kedutaan Besarnya di Jakarta  

6. Para Duta Besar Negara-negara asing, Jakarta  

Salam Perdamaian, 

Menyikapi  situasi politik, keamanan dan kemanusiaan yang semakin krusial di Aceh khususnya menjelang rencana perundingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara Aceh (GAM), seperti masih berlanjutnya pengepungan-pengepungan dan operasi-operasi militer oleh TNI/Polri terhadap pasukan Tentara Negara Aceh (TNA) yang sedang melakukan gencatan senjata sepihak sebagai langkah awal menghentikan permusuhan dan membangun rasa saling percaya terhadap pemerintah Indonesia,  sedangkan pada saat yang tidak berbeda pengepungan-pengepungan dan operasi-operasi militer oleh TNI/Polri ini juga selalu membawa konsekwensi buruk terhadap rakyat sipil seperti terjadinya pembakaran rumah-rumah penduduk, penangkapan, penculikan, pengungsian, intimidasi dan berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya, maka kami masyarakat sipil seluruh Aceh menyampaikan rekomendasi dan petisi sebagai berikut:

1. Kami mendukung perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre (HDC), tetapi kami mendorong kedua belah pihak bahwa sebelum melakukan perundingan dan penandatanganan kesepakatan agar dapat membangun rasa saling percaya secara lebih konkrit misalya menghentikan langkah-langkah militeristik seperti penyerangan, pengepungan dan sebagainya terhadap salah satu pihak  atau saling menyerang, saling mengepung dan tindakan-tindakan militeristik lainnya
2. Kami mendukung dan mendorong diwujudkannya gencatan senjata berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keikhlasan dan persamaan antara pemerintah Indonesia dan GAM yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre (HDC) dan dimonitor oleh tim internasional yang lebih luas. Karena itu gencatan senjata ini mesti dilakukan dalam keadaan bersama-sama, dalam format dan kesepakatan bersama. Kami setuju bahwa kedua belah pihak tetap boleh memegang senjata yang mereka miliki, tetapi kedua belah pihak mesti menjamin untuk tidak menggunakan senjata menembak orang-orang yang dianggap sebagai lawan mereka; atau melakukan segala bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai lawan mereka dan masyarakat sipil. Maka apabila salah satu pihak melanggar, atau kedua belah pihak melanggar maka mereka harus diberikan sanksi.    
3. Kami mendukung diwujudkannya perdamaian di Aceh, tetapi kami menekankan bahwa perdamaian komprehensif di Aceh akan terwujud apabila kedua belah pihak memberikan kebebasan penentuan nasib sendiri melalui jajak pendapat atau referendum damai kepada seluruh rakyat Aceh. Kami menolak solusi-solusi politik lain seperti otonomi khusus yang tidak melibatkan partisipasi rakyat Aceh melalui jajak pendapat atau referendum 
4. Kami mendorong semua masyarakat internasional, termasuk pemerintah Jepang,  Amerika Serikat dan Bank Dunia selaku pelaksana acara “Preparatory Conference for Peace and Reconstruction in Aceh” di Tokyo – Jepang, serta seluruh peserta dari berbagai negara lainnya agar lebih memperhatikan keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri. Tanpa kebebasan penentuan nasib sendiri, penegakan hak-hak asasi manusia dan keadilan social universal maka pembangunan kembali ekonomi (economic recovery) di Aceh tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab sumber konflik di Aceh bukan pada persoalan ekonomi, keuangan dan agama, melainkan pada keinginan serta kebutuhan rakyat Aceh terhadap kebebasan menentukan nasib sendiri secara damai melalui mekanisme yang demokratis seperti jajak pendapat atau referendum.Sedangkan masalah pembangunan kembali ekonomi di Aceh oleh masyarakat internasional mesti dilakukan atas kesepakatan pemerintah Indonesia dan GAM.
5. Kami meminta HDC dan tim penasehat internasionalnya agar benar-benar menjadi mediator yang netral dan baik sehingga bisa melakukan mediasi antara pemerintah Indonesia dan GAM berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, kejujuran dan keikhlasan.    

 Banda Aceh, 28 November 2002

 Disampaikan oleh Lembaga-Lembaga Masyarakat Sipil Seluruh Aceh:  

1. SENTRAL INFORMASI REFERENDUM ACEH (SIRA), Muhammad Nazar, Ketua Dewan Presidium   

2. KOALISI AKSI REFORMASI MAHASISWA ACEH (KARMA), Alfian, Plh. Sekretaris Jenderal  
3. KOALISI GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA ACEH BARAT (KAGEMPAR), Musliadi, SE, Ak, Koordinator    
4. CEASEFIRE WATCH (C F W) ACEH, Nashruddin Abu Bakar, Pengurus Harian    
5. FRONT AKSI REFORMASI MAHASISWA ACEH (FARMIDIA), T. Riza Fahmi, Sekretaris Jenderal 
6. FRONT MAHASISWA DAN PEMUDA ACEH JEUMPA (JEUMPA MIRAH), Efendi Ishak, Wakil Sekretaris Jenderal   
7. MAHASISWA PEMUDA PEJUANG RAKYAT ACEH (MAPPRA), Vikram, Koordinator 
8. KOALISI AKSI MAHASISWA PIDIE (KAMPI), M. Tami Anshar, Presidium  
9. PERSATUAN TIGA RODA SELURUH ACEH (PERTISA), Tarmizi, Ketua   

10.GERAKAN INTELEKTUAL SELURUH ACEH (GISA), Dr. Tgk. Farid Wajdi, MA, Ketua   

11. FORUM AKADEMISI ACEH (F A A), Drs. Tgk. Baharuddin AR, M. Si, Ketua    

12.Himpunan Aktivis Anti Militer (HANTAM), Asmara Diah Saputra, Sekretaris Jenderal 

13.LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MAHYAL ULUM ACEH BESAR, Tgk. H. Faisal Ali, Ketua     

14.FORUM KOETARADJA (FORKOET), Muhammad Shaleh, Koordinator   

15.LOYALITAS AKSI MASYARAKAT PEREMPUAN (LAMPUAN) ACEH, Cut Fatma, Koordinator  

16.SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK RAKYAT ACEH (SPURA), Maryati B, SH, Koordinator 

17. YAYASAN SRIKANDI ACEH (Y S A), Cut Nur Asikin, Koordinator 

18.PENYAMBUNG ASPIRASI RAKYAT ACEH UNTUK KEADILAN (PERAK) , Taufiq al Mubarraq, Koordinator  

19.OLIDARITAS MAHASISWI ISLAM PEDULI ACEH (SMIPA), Sri Wahyuni, Koordinator  

20.CENTER FOR THE STUDY AND ADVOCACY FOR THE REGION (CeSAR), Muhammad Taufiq Abda, Direktur Eksekutif  

21.JARINGAN ADVOKASI MAHASISWA ACEH UNTUK KEADILAN (JAMAK), Banta Syahrizal, Koordinator 

22. SOLIDARITAS KORBAN ACEH RAYEUK (SKAR) , Fatah Uhada, Ketua  

23.FORUM AKSI INTELEKTUAL KAMPUS DARUSSALAM (FAIKADA), Faisal RM, Koordinator 

24.FRONT PASEE RAYA (FPR), Jamaluddin, Sekretaris Jenderal

25.HIMPUNAN MAHASISWA ACEH SELATAN (HAMAS), Muhammad Hamzah. Ketua  

26.FORUM MAHASISWA DAN PEMUDA ANTI KEKERASAN (FOMAPAK),

Ibnu Sakdan, Ketua Umum
27.PENGEMBANGAN AKTIVITAS SOCIO EKONOMI KORBAN KONFLIK ACEH (PASKA), Drs. Nurdin A. Rahman, Direktur

  =============================================================

Kontak Sekretariat Bersama:

JL. T. Panglima Polem No 13 Po Box 8119 Komplek BP 4 Lama Banda Aceh, SUMATRA

Telp/fax             : 0651 24043

HP                      : 0811684608 (Muhammad Nazar)

e Mail                 : peace_foraceh@...

 

ELEMEN GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA ACEH TUNTUT CEASE FIRE

PERNYATAAN BERSAMA
ELEMEN GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA ACEH
TERHADAP KONDISI DAN SITUASI ACEH AKHIR-AKHIR INI

“ CEASE FIRE MENJADI TUNTUTAN YANG RELEVAN”

Hasil evaluasi kondisi dan situasi sosial politik di Aceh menggambarkan meningkatnya eskalasi kekerasan dan ketegangan yang luar biasa. Jeda kemanusian yang merupakan kesepahaman bersama pemerintah RI dan GAM tidak menjadi landasan/acuan bagi upaya peredaan ketegangan dan penghapusan tindak kekerasan di Aceh. Sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah diatur di joint forum (Aturan Dasar dan Prosedur Tetap) menampakkan tidak konsistennya para penandatangan perjanjian tersebut.
 

 Tidak adanya sanksi bagi para pelanggar jeda kemanusiaan (humanitarian pause), oleh banyak pihak dianggap penyebab kesepakatan tersebut tidak berjalan. Selain itu, upaya penegakan HAM dan Hukum --demi keadilan dan perdamaian -- sebagai salah satu tujuan JoU tidak terwujudkan. Bahkan, tindakan aparat TNI/Polri di lapangan tampil sebagai "Single Fighter" (Penyidik, Jaksa, Hakim, Eksekutor sekaligus) telah membuat "pengebirian hukum" menjadi justifikasi melakukan tindakan yang semena-mena terhadap masyarakat sipil (bukan GAM).

Banyak kasus dan tragedi yang disebabkan belum efektifnya penyelesaian kasus Aceh secara damai dan dialogis dengan yang menempatkan kepentingan masyarakat sipil pada posisi semestinya. Sejak dimulainya kesepahaman bersama (joint understanding) untuk melaksanakan jeda kemanusiaan antara Pemerintah RI dan GAM sampai sekarang ,ternyata masyarakat sipil di Aceh belum merasakan hasil yang menyenangkan; artinya sikap represif aparat TNI/POLRI sebagai institusi Pemerintah dalam tindakannya sangat berseberangan dengan perspektif Jeda Kemanusiaan. Sikap ambigu dan inkonsisten pemerintah tentunya tergambar dengan jelas ketika realitas kekerasan di Aceh telah dimainkan melalui institusi TNI/POLRI dengan berbagai alasan tanpa ada kebijakan pengontrol yang dapat mencegahnya.
 

Berbagai kebijakan pemerintah ternyata bukan untuk melindungi rakyat Aceh bahkan kebijakan-kebijakan tersebut cenderung melegitimasi kekerasan yang terorganisir terhadap masyarakat sipil. Kesepahaman Jeda Kemanusiaan yang berlangsung di Aceh tanpa adanya sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar telah menciptakan mosi tak percaya dalam komunitas rakyat Aceh. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya pengawas yang independent. Realitas yang terjadi di Aceh telah merambah kepada pemaksaan kehendak sepihak pemerintah dengan jalan kekerasan walaupun dalam masa jeda sekalipun sehingga menjadi wajar
penyaluran bantuan kemanusiaan yang menjadi salah satu prioritas Jeda Kemanusiaan tidak pernah terwujud dengan berbagai alasan keamanan.
 

Menyikapi kondisi dan situasi Aceh yang semakin tegang dengan adanya Maklumat Kapolda Aceh telah menyebabkan kepanikan dan keresahan di lapisan masyarakat sipil . Adanya ancaman penggeledahan ke rumah-rumah pasca berakhirnya jeda kemanusiaan (15 Januari 2000) semakin menunjukkan upaya pemberlakukan darurat sipil de facto di Aceh .
 

Selain itu, selama ini pun penggeledahan rumah-rumah masyarakat oleh aparat TNI/POLRI tidak disertai surat izin penggeledahan dari pengadilan negeri, tidak disertai (juga) dengan surat perintah penangkapan dari kepolisian setempat dan (juga) tidak di dampingi oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Ini semua jelas tidak sesuai prosedur hukum sebagaimana yang digembar-gemborkan. Menurut prediksi kenyataan tersebut akan berujung kepada timbulnya berbagai kekerasan baru dan reaksi masyarakat yang mereproduksi kekerasan sebagai upaya perlawanan membela diri. Prediksi tersebut sangatlah beralasan kalau melihat kondisi pshikologis masyarakat sipil Aceh yang dilemati selama ini.
 

Selain itu, selama berlangsung jeda kemanusiaan di Aceh (2 Juni 2000 - hingga sekarang) sekurang- kurangnya 380 masyarakat sipil (bukan GAM) tewas dan 1.000 orang mengalami penganiayaan. Juga  terjadi 5 (lima) wanita menjadi korban pemerkosaan, 1.172 kasus pembakaran, 76 kasus perampasan 47 kasus perusakan.  Selain itu, selama ini juga aksi-aksi extrajudicial (penghukuman di luar pengadilan) dan summary killing (pembunuhan kilat/petrus) semakin meningkat. Berangkat dari fakta dan fenomena yang terjadi pada masyarakat sipil di Aceh tersebut , maka kami dari elemen gerakan mahasiswa dan pemuda Aceh menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak Pemerintah RI dan GAM untuk melakukan gencatan senjata ( cease fire ) sebagai pra syarat perundingan lanjutan lainnya serta gencatan senjata merupakan keinginan mayoritas rakyat Aceh untuk menghentikan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Aceh.

2. Mendesak Pemerintah RI dan GAM untuk meningkatkan kesepahaman bersama (joint understanding) menjadi perjanjian ( agreement ) bagi upaya penyelesaian konflik Aceh secara damai dan dialogis.

3. Mendesak Pemerintah RI untuk menggantikan Menteri Pertahanan RI, M. Mahfud MD dan KAPOLDA Aceh, Brigjend. Pol. Chaerul R Rasyidi karena pernyataan dan maklumatnya sering membingungkan dan meresahkan masyarakat Aceh dengan dalih "atas nama hukum" . Padahal pernyataan dan maklumat tersebut juga bertentangan dengan instrumen hukum dan HAM yang berlaku serta mengabaikan kondisi pshikologis masyarakat Aceh yang trauma akibat pembenaran tindakan aparat di lapangan yang sewenang-wenang . Penggantinya yang lebih beradab dan bermoral.


Demikianlah pernyataan bersama ini kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai ungkapan  keprihatinan dan tanggung jawab bersama kami terhadap penyelesaian konflik Aceh secara damai dan dialogis dengan menanggalkan cara-cara represif dan kekerasan di Aceh.

Banda Aceh, 8 Januari 2001
Yang Menandatangani :

Forum Silaturahmi Mahasiswa Aceh (FOSIMA)

Ridwan M (Koordinator Presidium)
-----------------------------------------------------
Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (KARMA)

Muhammad Taufik Abda (Sekretaris Jenderal)
----------------------------------------------------------------
Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA)

Faisal Ridha (Dewan Presidium/Juru Bicara)
----------------------------------------------------------
Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR)

Samsul Bahri (Koordinator KDK UNSYIAH)
-------------------------------------------------------------
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA) IAIN AR-RANIRY Banda Aceh

Effendi Hasan (President)
------------------------------------------------------------
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM) Universitas Abulyatama

Alfian (Menteri Luar Negeri)
--------------------------------------------------------------------------
Dewan Mahasiswa (DEMA) Serambi Mekkah

Ismet Tanjung (Ketua Umum)
-----------------------------------------------------------------
Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas Iskandarmuda

Bustami (Ketua)
--------------------------------------------------------------------------
Senat Mahasiswa (SEMA) STIEI Lamlagang

Dahrial (Pengurus)
------------------------------------------------------------------------
Senat
Mahasiswa (SEMA) AKPER DEPKES Banda Aceh

Hamidansyah (Ketua)
--------------------------------------------------------------------------
Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas Muhammadiyah

Ismail HS (Pengurus)
--------------------------------------------------------------------------
Keluarga Mahasiswa (KEMA) AKL Depkes Banda Aceh

Joelfikar (Ketua)
--------------------------------------------------------------------------
Keluarga Mahasiswa (KEMA) AKPER Muhammadiyah

Hery Saputra (Ketua)
--------------------------------------------------------------------------
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jabal Ghafur, Sigli

Muhammad Ichsan (Presiden)
-----------------------------------------------------------------------
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)Univ. Malikussaleh, Lhokseumawe

Helmi MS (Sekretaris Umum)
------------------------------------------------------
Senat Mahasiswa (SEMA) STAI Zawiyah Cot Kala, Langsa

Saiful Bahri (Sekretaris Umum)
--------------------------------------------------------------------------
Senat Mahasiswa (SEMA) STIM Pase, Langsa

T. Syahrizal (Ketua Umum)
-------------------------------------------------------------------
Kesatuan Aksi Mahasiswa Pidie (KAMPI)

Kurdinar (Sekretaris Jenderal)
---------------------------------------------------------
Koalisi Aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Barat (KAGEMPAR)

Musliadi (Koordinator)
--------------------------------------------------------------------------
Front Mahasiswa dan Pemuda Jeumpa Mirah, Bireuen

Faurizal MP (Sekretaris Jenderal )
-------------------------------------------------------------------
Mahasiswa dan Pemuda Pejuang Rakyat Aceh (MAPPRA), Lhokseumawe

Mahlil Alfarisi (Koordinator)
--------------------------------------------------------------------------
Front Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (FOMAPAK), Langsa

T . Fadil (Koordinator)
--------------------------------------------------------------------------
Himpunan Mahasiswa Aceh Besar ( HIMAB)

Silahuddin (Ketua Umum)
----------------------------------------------------------
Ikatan Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar Aceh Timur (IPPAT)

Amri Yusuf (Sekretaris Umum)
--------------------------------------------------------------------------
Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam(HMI)Aceh

Rahmat Yahya (Pengurus)
--------------------------------------------------------------------------
Solidaritas Mahasiswi Islam Peduli Aceh (SMIPA)
Cut Asmaul Husna (Sekretaris Jenderal)
--------------------------------------------------------------------------
Posko Peuduli Mahasiswa dan Rakyat keu Aceh (PEMRAKA)

Ridha Rantau (Wakorbid Humas)
--------------------------------------------------------------------
Ikatan Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar Tanah Rencong (IPTR)
Irman (Sekretaris Umum)
----------------------------------------------
Ikatan Mahasiswa Aceh (IMA)Australia

Zainal Abidin (Koordinator)
-------------------------------------------------------------------------
Forum Kuta Radja

Muzakir (Sekretaris Jenderal)
--------------------------------------------------------------------
Badan Oposisi Mahasiswa Aceh (BOMA)

Muhammad Bin Umar (Wakil Koordinator)

-----------------------------------------------------------------------
Pernyataan Bersama ini disampaikan kepada yang terhormat :
1. Sekretaris Jenderal PBB di New York;
2. Presiden Republik Indonesia;
3. Pimpinan GAM ;
4. Ketua Henry Dunant Centre ( HDC ) di Jenewa;
5. Forum Bersama (Joint Forum) di Jenewa;
6. KBMK RI dan GAM di Banda Aceh ;
7. KBAK RI dan GAM di Banda Aceh;
8. NGO Internasional;
9. NGO Nasional ;
10. Media Massa ;
11. Arsip.
==============================================================
Disebarluaskan oleh :
Muhammad Taufik Abda
(Sekretaris Jenderal KARMA)
---------------------------
Sekretariat Jenderal :
Jl. Kaswari No. 32 Kampung Keuramat Banda Aceh 23123
Telp. 62-651-31751
email : karma_aceh@..., dan aceh_karma@...

INTERVENSI INTERNASIONAL HENTIKAN AGRESI MILITER RI DI ACEH

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

"INTERVENSI INTERNASIONAL EFEKTIF MENGHENTIKAN
AGRESI MILITER/POLISI RI di ACEH"

Mensikapi realitas kehidupan dalam kesejahteraan ekonomi dan perlindungan keamanan terhadap masyarakat Aceh yang semakin hari semakin menderita, oleh ancaman kelaparan, hilangnya tempat tinggal, harga sembako yang sangat tidak stabil, serta situasi sehari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Padahal,
Aceh merupakan suatu wilayah di ujung pulau Sumatra yang sangat kaya dengan hasil panas bumi, minyak dan gas serta sebagainya yang tidak ternilai dan tidak terhingga kekayaan alamnya dalam beragam jenis.

Dalam kasus penghentian produksi tambang gas dan minyak Exxon Mobil Aceh Utara oleh pihak manajemen perusahaan tersebut, dengan pertimbangan kondisi keamanan yang sangat tidak kondusif dalam proses produksi sehari-hari, dimana penilaian Kami sementara bahwa pihak yang sangat dirugikan adalah pemerintah Indonesia karena sangat mengganggu cashflow dana operasi TNI/POLRI di Aceh. Bagi masyarakat Aceh, khususnya warga sekeliling proyek vital sedikit sekali mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung, secara kuantitas dan kualitas serta tidak merasa dirugikan dengan berhentinya perusahaan tersebut.

Bagi masyarakat Aceh saat ini yang terpenting adalah jaminan keamanan kehidupan sehari-hari dari pada kejahatan HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri. karena selama ini hasil produksi migas dari perusahaan tersebut yang pertahunnya mencapai triliunan rupiah, hanya dinikmati oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat diluar Aceh.

Atas semua hal di atas maka kami berpendapat bahwa :

1. Bahwa kebijakan pemerintah AS menghentikan operasi Exxon Mobil Aceh merupakan hal yang sangat tepat dalam rangka mendukung de-militerisasi dalam segala bentuk operasi TNI/POLRI terhadap warga sipil Aceh. Dan aksi Amerika, serta negara dan lembaga internasional yang termasuk pemegang saham utama Exxon Mobil, merupakan aksi konkrit dalam bentuk tekanan dan pelumpuhan ekonomi atau logistik TNI/POLRI di Aceh. Karena masyarakat Aceh sangat mendukung penghentian kekerasan yang dilakukan TNI/POLRI dengan cara-cara tanpa kekerasan. Bentuk keseriusan pihak negara dan lembaga internasional itu sangat penting dan strategis-walau terkesan lambat, terhadap penyelesaian tragedi kemanusiaan dan konflik politik kekerasan antara RI-GAM secara Damai Melalui Dialog ( DMD).
2. Menghimbau negara-negara internasional serta lembaga internasional PBB, khususnya negara/pemerintah Amerika Serikat, untuk mendukung Aceh dalam proses hak penentuan nasib sendiri ( Right to Self Determination) sebagai bangsa dan negara yang berdaulat lewat cara-cara damai ( REFERENDUM ). Dalam hal ini SIRA telah diberikan mandat oleh seluruh rakyat Aceh untuk memperjuangakan aspirasi tersebut.
3. Mendukung upaya-upaya penciptaan zona aman dan damai ( safety and peace zone) bagi kehidupan aman masyarakat sipil yang telah ditempuh oleh komite bersama DMD RI-GAM beberapa waktu yang lalu. Dalam hal ini, masyarakat Aceh tetap membutuhkan pemantauan serius dari lembaga formal, NGO, pers serta negara internasional untuk memonitoring, menilai serta memberi sanksi politik dan ekonomi bagi kedua belah pihak ( RI-GAM) yang melanggar kesepakatan penciptaan zona aman dan damai di Aceh.
4. Menuntut penarikan pasukan BKO TNI/POLRI yang berjumlah mendekati angka 30. 000 pasukan dari Aceh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena secara data dan fakta HAM telah merugikan kehidupan masyarakat Aceh dalam segala aspek kehidupan.

Demikianlah pernyataan ini Kami keluarkan bersama dengan penuh tanggungjawab moral dan politik demi kehidupan Bangsa Aceh yang damai dan  berperadaban. Atas perhatian seluruh pihak Kami sampaikan terima kasih.


Banda Aceh, 20 Maret 2001.

Tertanda :
Elemen dan Organisasi sipil di Aceh :

1. Sentral Imformasi Referendum Aceh ( SIRA )

    ( Faisal Ridha )
    Presidium

2. Tim Opini Publik ( T.P.O )

    ( Zulfadli Anwar )
    Koordinator

3. Forum Silaturrahmi Mahasiswa Aceh (FORSIMA )

    ( Ridwan M )
    Koordinator Pusat

4. Front Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh ( FARMIDIA )

    ( Nasruddin Abubakar )
    Sekretaris Jenderal

5. Front Mahasiswa dan Pemuda Aceh Jeumpa ( JEUMPA MIRAH )

    ( Faurizal MP )
    Sekretaris Jenderal

6. Solidaritas Mahasiswi Islam Peduli Aceh (SMIPA )

   ( Sri Wahyuni )
   Koordinator Presidium

7. KAGEMPAR

    ( Musliadi )
    Wk.Koordinator

8. Solidaritas Perempuan untuk Rakyat Aceh ( SPURA )

    ( Maryati.SH )
    Juru Bicara Koordinator

9.   BEMA IAIN Ar-Raniry

      ( A l f i a n )
      Presiden

10. Peduli Mahasiswa dan Rakyat Keu Aceh  (PEMRAKA )

      ( Bulkaini Djazar )
       Plt. Koordinator Pusat

11. Komisi HAM Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (Komisi HAM Karma)

      ( Farizal M )
      Koordinator

12. Ikatan Pemuda Aceh Rayeuk( IPAR)

      ( Drs.Junaidi )
      Sekretaris Jenderal

13. Himpunan Mahasiswa Aceh Besar  (HIMAB )

     ( Silahuddin )
      Ketua Umum

14. Ikatan Pemuda dan Pelajar Aceh Timur  ( IPPAT )

      ( A m r i )
       Sekretaris Umum

15.  Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie ( FOKUS - GAMPI )

      ( Nasrul Sufi,S.Sos )
      Ketua Umum

16. Jaringan Aksi Mahasiswa untuk Keadilan

     ( T . Banta )
     Koor. Pelaksana Harian

17. Forum Aksi Insan Kampus untuk Demokrasi Aceh (FAIKDA)

      ( Taufik Abdullah)
       Ketua

18. Cease Fire Watch (CFW)

      ( Zulkarnain Muslim)
      Koordinator

19. Penyambung Aspirasi Untuk Keadilan ( PERAK)

      ( Muhammad.MTA)
      Koordinator Presidium

20. Ikatan Perempuan Aceh ( IPA )
    
      ( Cut Fatma Dahlia )
      K e t u a

21. Pos Komunikasi HAM oleh Mahasiswa Aceh (FAKAD) untuk Rakyat Aceh ( HAMMARA)

      ( Muhammad Ali )
       Pjs. Sekjend

 

Sumber : http://groups.yahoo.com/group/PPDi/message/245

Mengenang Prof Safwan : Ulama dan Mahasiswa Buat Ikrar Darussalam

Ulama dan Mahasiswa Buat Ikrar Darussalam
Kampus Siap Berjihad

01.30 Wib Jum'at, 13 Oktober 2000

BANDA ACEH-Ribuan mahasiswa dari PTN dan PTS, intelektual, dan tokoh  masyarakat, Kamis (12/10), mengikrarkan jihad untuk melawan musuh-musuh Allah, serta mengkonkretkan sikap netralitas kampus. Kegiatan yang diberi nama Doa Keprihatinan dan Ikrar Kampus itu juga berhasil merumuskan tujuh sikap yang cukup tajam, terkait dengan situasi Aceh terakhir.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua MUI Aceh Dr Tgk H Muslim Ibrahim MA,  Tgk Imam Syuja', Drs Tgk Djailani Idris (abang kandung Safwan Idris), Dr Daniel Djuned MA, H Badruzzaman Ismail, kalangan aktivis, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Spontan saja luas lapangan tugu dalam waktu sekejab dipenuhi oleh ribuan mahasiswa. Suasana mulai terasa sakral ketika ribuan mahasiswa mengumandangkan gema Allahu Akbar, dan shalawat Rasul.

Tgk Muslim Ibrahim MA yang tampil dalam orasi pertama menegaskan tentang keberadaan Kampus Darussalam. Menurut ulama intelektual ini,  Darussalam bermakna daerah aman, dan merupakan jantung hati rakyat  Aceh. Sudah sepantasnyalah semua elemen masyarakat kembali kepada  Darussalam dengan penuh tawadhuk. "Mulai hari ini tidak ada lagi  kekerasan di Kampus. Mari kita renungkan betapapun hebatnya kita,   Allahlah yang menentukan semuanya," kata Dr Tgk Muslim.

Kepada mahasiswa dan seluruh komponen rakyat Aceh, Muslim Ibrahim meminta supaya bersatu padu. Sudah sepantasnya kejadian-kejadian selama ini menjadi pelajaran berharga, dan mahasiswa jangan terpecah belah, katanya.

Dr Daniel Djuned yang tampil sebagai pembicara kedua mengupas masalah keberadaan almarhum Safwan Idris. Menurutnya, Safwan memiliki   kapasitas intelektual yang sangat teruji baik di tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan visi yang diusung Safwan untuk IAIN adalah pengembangan lembaga dalam pengadaan SDM. "Cita-cita besar beliau adalah menjadikan IAIN yang terpandang," kata Daniel.

Orasi berikutnya dipaparkan oleh Tgk H Imam Syuja'. Ketua DPW Muhammadiyah Aceh itu mengupas situasi Aceh saat ini. Tidak bisa diprediksi kapan persoalan ini akan berakhir. Untuk mencapai Aceh aman, marilah sama-sama menjaga persaudaraan mulai sekarang, katanya. Soal pembunuhan, pengambilan harta dan sebagainya, Tgk Imam mengatakan, dalam agama Islam perbuatan tersebut sangat dilarang. "Bagi siapa yang melanggar ketentuan Allah maka durhakalah akibatnya,  dan mereka tergolong orang kafir," katanya.

Suasana haru terasa kental ketika abang kandung Safwan Idris, Drs Tgk Djailani Idris, mengupas riwayat singkat tragedi yang menimpa Rektor IAIN itu. Apa pun alasannya, Tgk Djailani yang mengutip ketentuan hukum Allah mengatakan, barangsiapa yang membunuh seorang muslim, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka yang kekal di dalamnya adalah orang kafir, dan orang tersebut musuh Allah. "Yang membunuh Safwan adalah musuh Allah, dan saat ini mereka berada dimana-mana untuk menghabisi tokoh dan ulama Aceh," katanya.

Kepada mahasiswa Djailani berpesan, mengenai penyelesaian persoalan  Aceh, janganlah menyerahkan kepada orang lain. Rakyat saat ini sudah begitu sengsara. Mau mengadu tak tahu harus kemana. Hal itu menunjukkan seolah-olah mereka tidak punya pemimpin. "Semoga rakyat Aceh lewat insan-insan kampus bisa memperhatikan rakyat," tukasnya.

Suasana haru kembali terjadi sewaktu Dr M Gade Ismail MA tampil ke podium. Dengan kata-kata yang tersusun apik, Gade meminta supaya mahasiswa, intelektual, tidak hanya berkumpul seperti sekarang ini, tapi sangat dituntut lebih dari itu. "Bisakah intelektual berkumpul dan melahirkan konsep-konsep yang dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah Aceh. Dan itu menjadi kebutuhan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut turut juga dibacakan tujuh poin Ikrar Insan Kampus yaitu;

1. Insan Kampus senantiasa menjaga harkat dan martabat akademik yang sesuai dengan nilai-nilai insaniah      dan ilahiyyah.
2. Setia kepada kebebasan berpikir dan berpendapat sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap ilmuwan.
3. Membina dan mewujudkan dunia pendidikan demi terwujudnya kehidupan manusia yang cerdas adil dan berakhlak.
4.  Membina persatuan dan kesatuan untuk melawan setiap upaya perusakan integritas dan kedaulatan kampus oleh pihak manapun juga.
5.  Berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan serta siap berjihat melawan segala bentuk kezhaliman.
6.  Meminta pihak bertikai supaya menempuh cara penyelesaian melalui musyawarah dengan melibatkan semua komponen masyarakat Aceh. Dan memohon hidayat dan inayah Allah SWT semoga kehidupan masyarakat Aceh dapat segera pulih kembali dan dapat mengamalkan Islam secara kaffah.

Selanjutnya dalam pernyataan yang ditandatangani tokoh masyarakat dan mahasiswa juga diikrarkan bahwa insan kampus sebagai masyarakat yang bergelut dalam bidang keilmuwan, tidak akan mau terseret dalam ajang konflik. Insan kampus akan selalu menjaga stabilitas dan netralitas serta menjadi pendorong bagi usaha penyelesaian persoalan masyarakat dengan cara yang logis, manusiawi, serta bertanggung jawab. Ratusan peserta doa bersama itu sempat menitikkan airmata, dan ikut mendoakan Aceh agar segera aman kembali. (swa)
      

Keluarga Akui Sket Wajah Pembunuh Safwan 

BANDA ACEH-Keluarga almarhum Prof Dr Tgk H Safwa Idris, membenarkan sket wajah tersangka pelaku pembunuhan mantan rektor IAIN itu, seperti disebarkan oleh polisi. Hal itu dikemukakan oleh abang kandungnya, Drs Tgk Djalani Idris di depan ribuan civitas akademika IAIN, Unsyiah, serta sejumlah PTS  lainnya. Djailani mengakui bahwa pihak keluarga masih menunggu siapa dan mengapa Safwan dibunuh. "Gambar yang dipublikasikan media massa tentang pelaku pembunuh tersebut sama persis. Kami sangat ingin menemukan mereka," katanya. 

Ketika Djailani mengulas tentang Tgk Safwan Idris, ribuan hadirin yang tumpah di lapangan Tugu Darussalam terasa hening. Dari raut wajah kalangan intelektual kampus itu sangat terasa bahwa mereka amat tidak rela, dan terpukul atas pembunuhan atas rektor IAIN itu. Menyikapi tragedi tewasnya Prof Tgk H Safwan Idris dan berbagai tragedi yang menimpa rakyat Aceh saat ini, insan kampus mengeluarkan empat poin pernyataan sikap yaitu;

1. Kepergian Safwan Idris adalah akibat dari adanya kezhaliman di bumi Aceh.
2. Kami tidak menuduh siapa pelakunya apakah itu TNI/Polri dan GAM, tapi pelakunya adalah musuh-musuh Allah yang saat ini bernaung dimana saja dan dengan warna apa saja.
3. Kampus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas, moralitas, Akhlak dan silaturrahmi.
4. Insan kampus sebagai masyarakat yang bergelut dalam bidang keilmuwan tidak akan mau terseret dalam ajang konflik. Insan kampus akan selalu menjaga stabilitas dan netralitas serta menjadi pendorong bagi usaha penyelesaian persoalan masyarakat dengan cara yang logis, manusiawi serta bertanggung jawab. (swa)

Sumber :
[INDONESIA-NEWS] Berita SERAMBI 13 Okt 2000. From: indonesia-p@indopubs.com. Date: Thu Oct 12 2000 - 17:22:30 EDT. X-URL: http://www.indomedia.com/serambi/image/201013.htm & 
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/10/12/0034.html

AGAM dan TNI : Jangan Jadikan Rakyat Korban

Serambi-Banda Aceh, 14/12/1999.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh mengimbau pihak Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghentikan tindakan-tindakan yang menjurus anarkhis dan jangan menjadikan rakyat sebagai sasaran (korban) dengan bertindak semena-mena.

"Pembumihangusan (pembakaran), penangkapan, penjarahan, terhadap rakyat yang sering dilakukan TNI akhirnya tidak akan menyelesaikan persoalan, akan tetapi menimbulkan dendam dan perlawanan," demikian salah satu butir dari siaran pers BEMA IAIN yang ditandatangani Effendi Hasan (president) dan Taufik Abdullah (Sekjen) yang dikirimkan kepada Serambi, Senin (13/12).

Untuk maksud tersebut, BEMA IAIN meminta, baik kepada AGAM dan TNI, dapat menghentikan tindakan kekerasan yang berkonsekwensi terhadap jatuhnya korban rakyat sipil. "Jangan jadikan rakyat sebagai sasaran atau korban dengan bertindak semena-mena. Jangan bertindak main hakim sendiri, cukup sudah penderitaan yang dirasakan rakyat selama ini. Mereka sudah lama hidup teraniaya dan terjajah hak- haknya," kata siaran pers itu.

BEMA IAIN juga mengimbau kepada semua pihak yang bertikai di Aceh dapat menahan diri di bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan ini. "Janganlah pada bulan suci ini dikotori dengan hal-hal yang menjijikkan dan memalukan bagi diri kita sendiri terhadap leluhur bangsa kita masing-masing. Semua pihak hendaknya dapat menahan diri demi kesucian dan pengabdian kita kepada Allah SWT di bulan Ramadhan ini," kata Effendi Hasan.
 

Mereka meminta kepada kedua belah pihak yang bertikai, untuk menghentikan penghilangan nyawa manusia secara paksa. BEMA juga mengutuk setiap tindakan penembakan semena-mena terhadap warga masyarakat yang tidak tahu persoalan, dan tidak jelas kesalahan yang mereka lakukan.
 

Pihak BEMA IAIN juga mengutuk tindakan penculikan aktivis, relawan kemanusiaan, pegiat LSM, mahasiswa, wartawan, dan masyarakat yang tergabung dalam tugas kemanusiaan yang sedang menjalankan tugasnya. "Kami juga tidak dapat menerima perlakuan penculikan terhadap anggota TNI dan AGAM," kata President Mahasiswa IAIN Ar-Raniry tersebut.

Selanjutnya Effendi Hasan dan Taufik Abdullah meminta kepada masyarakat supaya ikut serta meningkatkan pengamanan desa melalui pagar kampung (pageu gampong), sehingga usaha-usaha provokator yang tidak menginginkan Aceh dalam suasanan aman, serta kondusif dapat diantisipasi. Mereka mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta selalu berdoa kepada Allah SWT agar rakyat Aceh dapat dijauhi dari malapetaka. "Kiranya apa yang diharapkan rakyat selama ini dapat terwujud hendaknya," demikian BEMA IAIN.(i)
 

Sumber : http://www.freewebs.com/ruslislg/News.htm

Anthony Reid: Aceh Menjadi Wilayah Terbuka

BERITA UTAMA 

Serambi Indonesia

Sabtu, 24 Februari, 2007

LHOKSEUMAWE: Peneliti masalah Aceh, Prof DR Anthony Reid menyebutkan, akibat bencana tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 membuat Aceh menjadi wilayah terbuka dan banyak dikunjungi orang.

Hal tersebut diungkapkan Reid saat berbicara di depan civitas akademika Universitas Malikussaleh, Kamis (22/2). Kegiatan itu digelar oleh pusat penelitian sosial dan politik yang diketuai Iskandar Zulkarnain serta lembaga penelitian Unimal yang diketuai Apridar. Hadir pada acara itu, Rektor Unimal, A Hadi Arifin, pembantu rektor dan dekan dalam lingkup Unimal.

Anthony Reid yang juga Direktur Asia Research Institute (ARI) National University of Singapore, termasuk seorang peneliti yang mendalami sejarah Aceh. Banyak buku sudah diterbitkannya dan menjadi referensi bagi para peneliti ilmu sosial.

Dalam pertemuan sekitar satu jam, Reid lebih banyak menceritakan tentang kejayaan Aceh di masa kesultanan. Ratusan tahun lalu, Aceh sudah menjalin kerjasama dengan beberapa negara timur tengah diantaranya Turki. Hubungan itu terjalin antara tahun 1520-1566 saat Turki dipimpin Sultan Sulaiman.

Sejarah Aceh, ujar Reid, sarat dengan ketegangan. Dan itu terus terjadi dan berubah pascabanjir raya (tsunami), beberapa waktu lalu. Sebelum tsunami Aceh tertutup dan terisolasi. Hal ini terjadi karena beberapa sebab yaitu konflik, penutupan Aceh untuk menyelesaikan persoalan serta jarak yang begitu jauh dengan Jakarta.

Namun, ujar sejarawan itu, perkembangan terus bergulir sehingga dari wilayah isolasi tiba-tiba Aceh dibanjiri oleh orang luar negeri. Perubahan ini ada banyak yang ragu bahwa dengan datangnya warga asing membuat Aceh tidak aman.

Kehadiran Reid ke Aceh dalam rangka memimpin sebuah internasional conference yang digelar oleh BRR bekerjasama dengan ARI. Dari konferensi ini diharapkan akan lahir sebuah lembaga penelitian yang cukup berkualitas di Aceh.

Perkembangan

Sementara Rektor Unimal, A Hadi Arifin memaparkan tentang keberadaan Unimal serta hal yang sudah dilakukan selama ini, termasuk menyangkut kerjasama dengan berbagai universitas dalam dan luar negeri.

Kepala Pusat Penelitian Sosial dan Politik Unimal, Iskandar Zulkarnain dan Wakil Kepala, Taufik Abdullah mengatakan, diskusi ini setidaknya memberi pemahaman ulang terhadap keberadaan Aceh dalam percaturan politik nasional, regional maupun sebagai pintu gerbang transaksi global dalam konteks masa lampau, kini maupun di masa mendatang.(swa)

Gubernur: Tak Ada Lagi Penebangan Besar-besaran

Lhokseumawe (27/04/2010) - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengakui masih adanya aktivitas penebangan liar pasca diterapkannya Moratorium Logging sejak tahun 2007 lalu. Meski demikian ia meyakinkan bahwa saat ini tidak ada lagi penebangan secara besar-besaran. ”Yang ada hanya pencurian kayu oleh pengusaha kecil-kecilan untuk bahan baku perabotan.”

“Tetaplah ada (penebangan liar), moratorium logging bukan ditujukan kepada illegal logging, illegal logging dari sononya juga illegal. Moratorium Logging saya tujukan kepada legal logging. Buktinya sekarang apa, HPH nggak ada yang berani nebang kan. Penebangan besar-besaran nggak ada kan. Yang ada pencurian kayu oleh masyarakat dan juga oleh pengusaha kecil-kecilan untuk perabot,” kata Gubernur Irwandi menjawab pers saat berkunjung ke Dayah Darul Islah, Gampong Ulee Blang, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Minggu (25/4).

Disinggung terkait gagasan kalangan akademisi agar Pemerintah Aceh melakukan ‘revolusi hijau’ untuk menyelamatkan hutan Aceh, Gubernur Irwandi menyatakan bahwa hal itu justru sedang berjalan. Soal tidak efektifnya pelaksanaan di lapangan, Irwandi bilang, “Oh, kalian melihat gelas yang setengah kosong, saya melihat gelas yang setengah terisi. Kita isi lagi sampai penuh”.

Peladangan Liar

Gubernur Irwandi mengatakan, munculnya konflik satwa dan manusia seperti gangguan gajah yang semakin marak di kawasan Aceh Utara dan Aceh Timur, akibat ulah manusia yang merambah ke tempat gajah. “Makanya saya himbau, janganlah mendirikan peladangan liar, tanpa koordinasi. Dulu memang ada dikoordinasi, tapi pemilihan tempat tidak memperhatikan kehidupan makhluk lain,” kata Irwandi.

Menyangkut harapan masyarakat Aceh Utara yang meminta agar dibuka kembali pusat pelatihan gajah di Mbang, Kecamatan Geureudong Pase, Gubernur Irwandi mendukung hal itu. Tapi soal anggaran untuk kegiatan tersebut, kata dia, tetap bergantung dari pemerintah pusat. Karena Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) masih organ pemerintah pusat.

“Jadi, tergantung pemerintah pusat kapan mau mengembalikan BKSDA ke tangan Pemerintah Aceh. Kalaupun diserakan ke Pemerintah Aceh, tapi kita mempertahankan supaya itu tetap didanai oleh pusat, Aceh hanya bisa membantu, tidak bisa membiayai,” kata Irwandi.

‘Revolusi Hijau’

Sebelumnya, akademisi Universitas Malikussaleh Taufik Abdullah menilai, perambahan dan pengelolaan hutan oleh sektor swasta selama ini cendrung merugikan kelestarian hutan Aceh. “Siapa yang berikan izin dan kontrol mereka? Lihat saja pembukaan lahan, penyerobotan lahan, penebangan kayu, eksplorasi tambang, sampai munculnya konflik satwa dan manusia semakin marak,” kata Taufik, beberapa waktu lalu.

Taufik Abdullah menegaskan, perlu ditinjau kembali jika ada qanun-qanun yang berkaitan dengan penyelamatan hutan dan sumber daya alam (SDA) Aceh. Kata dia, diperlukan evaluasi kritis dan komprehensif tentang kebijakan itu kalau memang benar ingin menyelamatkan ‘Aceh Green’. “Saya pikir jika ini serius, gubernur mesti deklarasikan ‘revolusi hijau’, sehingga hutan Aceh benar menyumbangkan investasi H2O untuk masyarakat dunia,” kata dosen Fisip Unimal ini.(*/ha/nsy)

Sumber :

www.http://seputaraceh.com/2010/04/27/gubernur-tak-ada-lagi-penebangan-besar-besaran.