Mahasiswa Unimal Dibekali Tatacara Merancang Qanun

Serambi Indonesia, Jumat, 24 Nopember 2006

Puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas dalam lingkungan Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe dibekali tatacara merancang undang-undang daerah (qanun). Kegiatan digelar untuk memberi pemahaman dan tahapan mahasiswa sebagai bekal apabila sewaktu-waktu mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah.

Kegiatan yang bertemakan worshop legal drafting memahami teknik perancangan peraturan perundang-undangan daerah atau qanun tentang perlindungan perempuan dan anak Kamis (23/11) mendapat support dari BRR. Forum kajian Fakultas Hukum Unimal yang menjadi pengagas kegiatan menghadirkan narasumber, Harun Ismail SH MH, Taufik Abdullah SAg MA, Amrizal J Prang SH dan Mirza Alfadh S SH MH. Peserta sebanyak 100 orang terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum dan fakultas lainnya.

Menurut Amrizal, tatacara membuat qanun perlindungan anak dan perempuan menjadi topik bahasan. Dua hal ini belum tersentuh, padahal untuk wilayah Aceh yang paling banyak menderita adalah anak-anak dan kaum perempuan. Amrizal menilai, dalam pembuatan aturan mulai dari eksekutif dan legislatif, peran publik sangat kurang. Akibat dari hal ini aturan yang dihasilkan sering diprotes masyarakat.

Hal senada diutarakan Taufik Abdullah. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak dan kaum perempuan sering menderita dari berbagai kejadian. Workshop ini dapat merekomendasi peran aktif perempuan dalam membangun perdamaian untuk Aceh.

Dia menilai, diskriminasi mengakibatkan garis star berbeda antara laki-laki dan perempuan terutama dalam politik. Kesenjangan dalam politik terasa moncolok walaupun kesempatan dan partisipasinya mulai dibuka. Padahal, keterlibatan perempuan dalam transaksi publik tidak zamannya lagi dihambat.

Sementara Harun Ismail, dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, penyusunan peraturan daerah perlu mengikutsertakan masyarakat. Tujuannya agar dapat mengakomidir kepentingan publik untuk dituangkan dalam peraturan daerah. Peran serta masyarakat akan mempermudah sosialisasi serta penerapan subtansi apabila aturan itu ditetapkan serta diundangkan. Dia menilai, kalau masyarakat tidak dilibatkan mereka akan apatis terhadap produk perda, tidak ditaatinya ketentuan peraturan daerah dan munculnya protes atau gejolak sebagai bentuk reaksi ketidaksetujuan.

Pemateri lainnya, Mirza Alfadh mengutakan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Sejumlah referensi tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan dipaparkan dalam makalahnya.

Ketua Panitia Workshop, Hamdani SH LLM mengatakan, kegiatan digelar untuk membekali mahasiswa tentang teknik pembuatan UU atau aturan daerah. Jumlah peserta sebanyak 100 orang dari Fakultas Hukum dan utusan dari fakultas lainnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 peserta laki-laki dan sisanya 50 orang dari perempuan.

Sumber dikutib dari publikasi Serambi Indonesia. Versi Online : http://www.unimal.ac.id//?pilih=lihat&id=39

Pelatihan Analisis Sosial Berbasis Gender

Pelatihan Analisis Sosial

Sabtu, 14 Januari 2012 08:53 | Ditulis oleh Administrator | | |

 

Banda Aceh (14/01/2012), Pada hari Sabtu tanggal 14 sampai dengan minggu 15 januari 2012 Women’s Development Centre (WDC) yang bekerjasama dengan Ford Fundation telah melaksanakan kegiatan pelatihan Analisis Sosial dengan tema “ Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Yang berkeadilan Gender”.

 

 

Pelatihan ini dirancang untuk dapat membina para peserta Balee Inoeng yang diharapkan dapat berperan aktif sebagai kader gampong dalam menyampaikan aspirasinya. Baik dalam rangka penyusunan rencana tahunan Kabupaten/kota, ataupun rancangan lainnya yang dibuat oleh Gampong dan Kecamatan. Oleh karenanya dalam pelatihan ini selain untuk memberikan wawasan dalam hal perencanaan pembangunan partisipatif yang efektif dengan memahami pengetahuan tentang metoda dan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah yang berspektif keadilan gender, juga untuk melatih kepekaan anggota Balee Inoeng dalam melihat perkembangan pembangunan dalam berbagai sektor (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, agama dan kesehatan).

Adapun tujuan pelatihan adalah menyiapkan kader-kader Balee Inoeng ditingkat Gampong sebagai pelaku pembangunan yang responsif gender dan berkarakteristik sosial, sehingga terciptanya pembangunan yang partisipatif, dalam rangka mengusung dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). sehingga perencanaan pembangunan menjadi milik bersama antara pemerintah ditingkat gampong, kecamatan maupun kabupaten/kota dan masyarakatnya. Materi dalam pelatihan  analisis sosial ini ada dua:  

Pertama, materi tentang strategi peningkatan partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan sesuai analisis sosial, dengan tujuan materi ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peran dan fungsi Kader Balee Inoeng dalam memahami teknis dan metoda dalam berpolitik yang responsif Gender berdasarkan analisis social cultutre dan juga memberikan pemahaman tentang teknik atau tata cara berpolitik bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas konsultasi publik dalam menyusun dan merencanakan pembangunan (baik di tingkat Gampong, kecamatan dan kabupaten/kota) yang disampaikan oleh Taufik Abdullah, MA (Dosen Fisip Unimal).  

Kedua, Materi tentang sistem perencanaan dan implemetasi program pembangunan sosial yang berkeadilan gender, materi ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peran dan fungsi Kader Balee Inoeng dalam memahami metoda penyusunan perencanaan pembangunan yang berspektif keadilan Gender. Baikkah dalam perencanaan pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJM/RPJP), dan membicarakan mekanisme konsultasi publik (Musrenbang) serta Memberikan pemahaman tentang teknik atau tata cara untuk meningkatkan kualitas konsultasi publik dalam perencanaan daerah (baik di tingkat Gampong/kecamatan dan kabupaten/kota) yang disampaikan oleh Vici Julian M.Si (staf Dinas Sosial Provinsi Aceh)  

Peserta yang hadir dalam pelatihan ini adalah perwakilan dari Balee Inoeng sebanyak 45 orang dari 15 Balee Inoeng Kota Banda Aceh yang berada dibawah dampingan women’s Development Centre. Dan Acara seremonial dibuka oleh wakil walikota Banda Aceh, Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, dan juga turut hadir para SKPD Kota Banda Aceh, perwakilan LSM perempuan dan koordinator daerah SAPA Aceh.

Terakhir Diperbaharui (Senin, 16 Januari 2012 08:08)

Sumber : 

http://wdcbandaaceh.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3Apeltahian-analisis-sosial&catid=1%3Alatest-news&Itemid=57

Meningkatkan Peran Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan yang Berkeadilan Gender

Details Published on Wednesday, 01 February 2012 10:57

Written by Super User

Meningkatkan Peran Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan yang Berkeadilan Gender

WDC (Womens Development Centre) baru-baru ini telah melaksanakan pelatihan analisis sosial kepada perempuan anggota Balee Inong di Hotel Grand Nanggroe, tepatnya pada tanggal 14-15 Januari 2012. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari 15 Balee Inong yang tersebar dalam delapan kecamatan di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan awal dari serangkaian kegiatan yang akan dilakukan WDC guna melibatkan pemikiran perempuan tingkat gampong dalam proses perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh. Karenanya, pelatihan ini dirancang untuk dapat meningkatkan kapasitas anggota dan pengurus Balee Inong sehingga mampu melaksanakan fungsi analisis sosial yaitu memotret masalah yang ada pada wilayah kerja masing-masing, berikut akar masalah atau penyebab masalah yang melatar belakanginya. Selanjutnya, mereka juga diharapkan dapat menemukan usulan strategi perubahan yang tepat dan kontekstual terhadap berbagai masalah yang berbeda yang terjadi dilingkungan tingkat gampong maupun pada level yang lebih tinggi.

Pengalaman  ini akan menjadi modal dasar bagi anggota dan pengurus Balee Inong ketika berperan aktif sebagai kader gampong dalam menyampaikan aspirasi mereka baik dalam MUSRENBANGDES ataupun MUSRENA tingkat kecamatan. Sehingga dambaan terwujudnya rencana pembangunan yang responsif gender dan berkarakteristik sosial mulai dari tingkat gampong sampai tingkat Kota Banda Aceh dapat menjadi kenyataan.

Materi dalam pelatihanan alisissosial ini ada dua: Pertama, materi tentang strategi peningkatan partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan sesuai analisis sosial,  dengan tujuan materi ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peran dan fungsi  Kader Balee Inoeng dalam memahami teknis dan metoda dalam berpolitik yang responsif Gender berdasarkan analisis social  cultutre dan juga memberikan pemahaman tentang teknik atau tata cara berpolitik bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas konsultasi publik dalam menyusun dan merencanakan pembangunan (baik di tingkat Gampong, kecamatan dan kabupaten/kota) yang disampaikan oleh Taufik Abdullah, MA (Dosen Fisip Unimal).

Kedua, Materi tentang sistem perencanaan dan implemetasi program pembangunan sosial yang berkeadilan gender, materi ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peran dan fungsi Kader Balee Inoeng dalam memahami metoda penyusunan perencanaan pembangunan yang berspektif keadilan Gender. Baikkah dalam perencanaan pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJM/RPJP), dan membicarakan mekanisme konsultasi publik (Musrenbang) serta Memberikan pemahaman tentang teknik atau tata cara untuk meningkatkan kualitas konsultasi publik dalam perencanaan daerah (baik di tingkat Gampong/kecamatan dan kabupaten/kota) yang disampaikan oleh Vici Julian M.Si (staf Dinas Sosial Provinsi Aceh)

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan analisis sosial, WDC kembali menfasilitasi musyawarah masing-masing Balee Inong. Musyawarah Balee Inong ini telah dilakukan pada Balee Inong Tengku Chik Lamjabat, Balee Inong Meulu Lampulo, Balee Inong Ilie, Balee Inong Sejahtera Putro Phang Neusu Aceh, Balee Inong Gemilang Bitai, Balee Inong Lamjame dan Balee Inong Lhong Cut. Musyawarah Balee Inong dimulai dari analisis perumusan masalah  dan identifikasi penyebab masalah yang ada pada masing-masing desa yang menjadi wilayah kerja Balee Inong yang bersangkutan. Berpijak pada masalah dan akar penyebab masalah kemudian dimunculkan usulan-usulan kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan yang ada. Program dan kegiatan yang muncul akan menjadi program kerja Balee Inong dan WDC ke depannya dan ada juga yang menjadi usulan prioritas yang akan diusung kedalam MUSRENA kecamatan nantinya.

Hasil musyawarah menunjukkan bahwa permasalahan yang paling dominan muncul adalah masalah yang berhubungan dengan perlindungan terhadap generasi muda dan agama. Sorotan mengenai kenakalan remaja dan prilaku maksiat yang dinilai mulai berkembang. Penyebabnya antara lain adalah adanya warnet yang beroperasi tanpa aturan yang jelas, mulai dari jam operasinya, siapa yang dapat  mengakses sampai pada situs-situs yang merusak moral, kondisi ini cukup meresahkan bagi hampir semua peserta musyawarah. Penyebab lainnya yang teridentifikasi adalah kurangnya kegiatan-kegiatan pendidikan atau pengajaran agama, seperti kurangnya pendalaman materi isi kandungan al-quran untuk remaja dan juga orang dewasa. Menghadapi masalah ini, perempuan Balee Inong mengusulkan agar ada resam gampong atau qanun walikota yang mengatur warnet, dan meminta perhatian dinas syriat islam untuk menyediakan ustad yang professional untuk secara berkala memberikan pembelajaran pada pengajian ibu-ibu dan remaja.

Masalah kualitas lingkungan hidup juga tak luput dari sorotan perempuan peserta musyawarah, seperti  sampah yang belum tertangani dengan baik di sebagian desa,  kurang penghijauan bahkan sampai pada banyak hama babi yang berkeliaran terutama disebabkan adanya lahan rawa bekas tsunami yang belum direhabilitasi sehingga ditumbuhi rumput yang cukup tinggi. Kondisi ini juga menyebabkab maraknya pelaku maksiat terutama pada malam hari, apalagi jumlah penerangan jalan yang kurang didaerah-daerah tersebut.  Permasalahan lainnya pada wilayah bekas tsunami adalah umumnya akses terhadap air bersih masih cukup sulit.

Permasalahan yang yang umumlainnya adalah sangat kurangnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan pemamfaatan dana gampong (ADG) dan PNPM. Sehingga banyak perempuan yang tidak mengetahui programnya apa saja dan jumlah anggaran berapa. Hasil-hasil pembangunan yang terlihat juga kurang dapat dinikmati perempuan. Ternyata, perhatian perempuan pada pembangunan gampong  bahkan kota tidak hanya pada kebutuhan perempuan semata, tetapi justru untuk kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh masyarakat. Hal ini seyogianya  dapat dipahami secara menyeluruh oleh semua elemen masyarakat, bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa mengikut sertakan perempuan adalah suatu yang merugikan masyarakat secara umum.

Sumber : http://potret-online.com/index.php/news-flash/779-pelatihan-analisis-sosial

FKMS Gelar Seminar Hari Perempuan

Rabu, 14 Desember 2011 11:30 WIB

 

 

 

 

 

 

LHOKSEUMAWE - Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Aceh Utara dan Lhokseumawe, Senin (12/12) mengadakan seminar dalam rangka memperingati Hari Perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Aula Pemko Lhokseumawe. Seminar itu menghadirkan Taufik Abdullah MA, akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara sebagai pemateri.

Taufik dalam seminar tersebut antara lain menjelaskan, buruknya pelayanan publik paling rentan dirasakan perempuan. Sehingga selama ini pemenuhan hak perempuan sering terabaikan. “Kondisi ini tidak lepas dari minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” tulis Taufik dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (13/12).

Dalam seminar yang diikuti puluhan aktivis perempuan tersebut, Taufik juga mengatakan, masa dulu perempuan Aceh memiliki jiwa heroisme yang tinggi, punya keunggulan, kecerdasan dan moralitas. “Salah satu bukti, dari tatalaksana pemerintahan dan pertahanan laut dipimpin Laksamana Malahayati,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap ke depan harkat dan martabat perempuan perlu disuarakan oleh perempuan sendiri.(c37)

Editor : bakri

 

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2011/12/14/fkms-gelar-seminar

Dosen Unimal : Aktivis Perempuan Sering Pasrah

Dosen Unimal : Aktivis Perempuan Sering Pasrah

 

Yul

Senin, 16 Januari 2012 00:00 WIB

 

Banda Aceh — Dosen Fisip Unimal Taufik Abdullah menyebutkan, secara sosial kultural hak-hak publik dan politik perempuan telah diakui masyarakat Aceh secara umum. Yang dibutuhkan saat ini justru kerja keras dan konsistensi gerakan sosial perempuan itu sendiri  yang kesannya mulai meredup.

“Mendorong penguatan partisipasi perempuan tidak setengah-setengah. Atmosfir ketidakadilan gender membelenggu karena aktivis perempuan seringkali pasrah membongkar tradisi di komunitas,” katanya dalam kegiatan pelatihan analisa sosial yang diadakan oleh Women Development Centre (WDC) Kota Banda Aceh di Hotel Grand Nanggroe.

Seterusnya Taufik mengatakan, perempuan sudah mulai memberikan pengaruh baik di tatanan domestic maupun sosial komunitas. Sayangnya, sinergitas setiap elemen perempuan belum teraktualisasikan. Akibatnya mata rantai kekuatan sosial dan perempuan mudah dibatasi oleh kepentingan tertentu.

“Disinilah konsistensi aktivis perempuan atau jaringan gerakan perempuan yang tidak diberdayakan secara berkelanjutan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, direktur Women Development Centre (WDC) Kota Banda Aceh Dra Kusmawati Hatta menyebutkan, perempuan Aceh telah melewati beberapa fase krusial yang membuatnya mampu mengembangkan diri di berbagai sektor. Sayangnya, kreativitas perempuan masih dihambat oleh kebijakan yang memarginalkan kualitas perempuan.

 “Perempuan Aceh dalam banyak hal telah mampu mengembangkan diri dan potensinya. Namun, dalam aktualisasi dan partisipasi publik, terutama dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan, peran perempuan masih dipinggirkan,” ujarnya.

Kusmawati menilai, budaya patriarki masih membelenggu pembuatan kebijakan pemerintah. Hal itu karena masih ada perdebatan sengit di tengah-tengah masyarakat soal pengarusutamaan gender. Akibatnya, “ Minim kepemimpinan perempuan baik dibirokrasi maupun diranah politik sehingga suara perempuan belum didengar sepenuhnya,” pungkas Kusmawati. [rel]

 

Sumber :

http://theglobejournal.com/sosial/dosen-unimal--aktivis-perempuan-sering-pasrah/index.php

Perempuan Aceh Masih Dimarginalkan di Basis Komunitas

Senin, 16 Januari 2012 10:27 WIB

I. I. PANGERAN | Foto : HARIAN ACEH

BANDA ACEH- Women Development Centre (WDC) Kota Banda Aceh menggelar pelatihan analisa sosial untuk kader Balee Inoeng Aceh. Kegiatan selama dua hari, Sabtu-Minggu, 14-15 Januari 2012, berlangsung di Hotel Grand Naggroe, Banda Aceh.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Taufik Abdullah yang tampil sebagai salah seorang narasumber pada pelatihan tersebut,  menyempatkan diri merangkum perkembangan yang muncul dalam kegiatan itu. Berikut laporan Taufik Abdullah yang dikirim kepada The Atjeh Post.

Mulanya, Direktur WDC Kusmawati Hatta dalam arahannya dihadapan kader-kader binaan WDC menyebutkan, perempuan Aceh dalam banyak hal telah mampu mengembangkan diri dan potensinya. Namun, dalam aktualisasi dan partisipasi publik, terutama dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan, peran perempuan masih dipinggirkan.

Kata Kusmawati, budaya patriakhi masih membelenggu. Ini karena pengarusutamaan gender belum massif tersosialisasikan di berbagai lapisan masyarakat. Padahal masyarakat Aceh pasca tsunami berharap perubahan di semua sektor berlangsung dengan baik, termasuk pelibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Tapi nyatanya masih dianggap sebagai pelengkap semata. Minimnya kepemimpinan perempuan baik di birokrasi maupun ranah politik menyebabkan suara perempuan belum didengar sepenuhnya. 

Ketua Pelaksana Pelatihan Balee Inoeng, Asmawati Hasan yang selama ini mencoba melakukan penguatan peran perempuan berbasis gampong (desa) mengakui dalam banyak hal perempuan belum berdaya memengaruhi proses pengambilan kebijakan.

"Kita perlu memberikan pemahaman tentang teknik atau tata cara berpolitik bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas konsultasi publik, menyusun dan merencanakan pembangunan, baik di tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten/kota," kata Asmawati dalam sambutannya.

Taufik Abdullah sendiri sebagai narasumber pelatihan itu, dalam paparannya menilai secara sosial kultural hak-hak publik dan hak-hak politik perempuan telah diakui masyarakat Aceh biarpun masih ada upaya-upaya pemasungan oleh laki-laki. "Yang dibutuhkan kerja keras dan konsistensi gerakan sosial perempuan yang dikesankan timbul tenggelam di Aceh," katanya.

Dia menambahkan, upaya mendorong penguatan partisipasi perempuan jangan setengah-setengah. Atmosfir ketidakadilan gender membelenggu karena aktivis perempuan seringkali pasrah membongkar tradisi di komunitas. "Gerakan sosial dan politik perempuan di kalangan aktivis tidak boleh terhenti."

Sebab itu, berbagai ketidakadilan gender sejak dari ranah privat berbasis keluarga (domestik), ranah sosial berbasis komunitas (gampong), ranah publik berbasis gerakan sosial (eksekutif)  dan ranah politik berbasis partai politik (legislatif) perlu diformulasikan secara proggresif dan terus menerus dengan berbagai pendekatan, pola dan stretegi taktis.

Perempuan mesti membongkar ruang privat agar peran dan posisinya lebih bernilai. "Pada ruang privat, terutama ibu rumah tangga jangan terpaku dengan statusnya, setidaknya mengembleng diri dengan informasi dan pengetahuan positif. Ibu-ibu rumah tangga perlu mendorong anak perempuannya belajar kemandirian, akhlak dan moral," kata Taufik Abdullah.

Taufik mencontohkan, seorang ibu mampu meyakinkan suaminya agar lebih peka gender.  Kemudian mendorong penguatan kapasitas anak perempuannya agar kelak siap ketika terjun pada ranah publik perlu harmoni dalam keluarga. "Anak perempuan dibekali dengan kisah tokoh atau perempuan sukses. Cobalah dari sekarang memotivasi perempuan membelinya buku yang mengisahkan perempuan sukses," kata Taufik.

"Sejarah dan pengalaman mengajarkan seorang perempuan tidak serta merta sukses, dihormati, disanjung sebagai tokoh dan panutan, tentu bukan karena keberuntungannya, tetapi dimulai dari kerja keras, belajar, mematahkan stigma dan dogma serta membuktikan perempuan dan laki-laki sama berharga dalam keutamaan yang setara."

Dia menyebutkan, jika pada ruang privat telah berdaya oleh talenta seorang ibu yang sabar menjustivikasi peran gender maka belenggu sosial dapat dihadang dikomunitas. Prosesnya dapat dilakukan dengan mengelola berbagai aktivitas kegiatan sosial dan keagamaan.

Misalnya, mewadahi pengajian ibu-ibu dan remaja puteri ditiap gampong, melancarkan tabung amal dan menghidupkan posyandu. Kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi masih perlu perhatian khusus. Angka kematian ibu dan anak  serta busung lapar  masih terjadi digampong-gampong, terutama di pedalaman (gampong terisolir).

Berikutnya, Taufik mengatakan kalau pada ranah domestik (keluarga) dan ranah sosial di komunitas (gampong) sudah berdaya maka perlu menjadi energi positif. Secara pasti diaktualisasikan lebih sehat dan massif. Sepertinya kata taufik tidak diformulasikan dengan tepat sehingga aktualisasi dan peran sosial dibasis komunitas tetap dimarginalkan.

Potensi yang sudah berdaya perlu disinergikan menjadi kekuatan proggresif untuk mempengaruhi kebijakan publik diberbagai level. Disinilah konsistensi aktivis perempuan atau jaringan gerakan perempuan dalam amatan taufik tidak diberdayakan secara berkelanjutan. Akibatnya mata rantai kekuatan sosial dan politik perempuan Aceh mudah diblokade.  Lalu, perempuan Aceh hanya bisa membanggakan kegemilangannya tempo dulu, kata taufik menggugah peserta pelatihan.

Ingatan kebesaran sejarah tentang ketokohan perempuan Aceh cukup membumi. Tak heran saat ini, di basis komunitas kesadaran sosial perempuan Aceh cukup tinggi, semangat kepedulian, kebersamaan, gotong-royong dan integrasi sosial masih kuat. "Kultur sosial ini jika terbangun disetiap kabupaten/kota maka akan menjadi kekuatan alternatif mentransformasikan perubahan sosial dan politik Aceh," kata Taufik lagi.

Taufik menilai, modalitas privat (keluarga), kesadaran di komunitas dan tumbuhnya gerakan sosial dikalangan aktivis perempuan sudah lumayan. "Dibutuhkan konsistensi saja. Langkah selanjutnya berupaya keras mendesain gerakan sosial agar mereka bisa diterima dipartai politik dan memenuhi kuota di parlemen."

"Berbagai carut marut dan kegaduhan politik  karena lelaki terlalu dominan. Saatnya laki-laki memberi kesempatan kepada perempuan untuk tampil di ranah politik. Keterwakilan perempuan di partai politik dan parlemen agar dipenuhi sebuah keniscayaan."

Pada hari terakhir pelatihan, Minggu (15/01/2012), WDC menghadirkan Vici Julian,   staf ahli Dinas Sosial Propinsi Aceh. Julian membahas sistem perencanaan dan implemetasi  program pembangunan sosial yang berkeadilan gender.

Secara taktis dan implementatif peserta diajak belajar menyusun rencana tindak lanjut penguatan kapasitas perempuan berbasis komunitas. "Dengan adaya penyusunan rencana tindak lanjut ini perempuan dibasis komunitas diharapkan lebih sensitif dan responsisf terhadap persoalan sosial dan bisa mempengaruhi proses pembangunan dan pembuatan kebijakan di lingkungan sosialnya," kata Julian.[]

FKMS Gelar Seminar Peringati Hari Perempuan dan HAM se-Dunia

Kamis, 15-Desember-2011

Penulis: Guruh Hariman Lhokseumawe-Mediasi Online. Aceh butuh politisi perempuan yang handal untuk merubah wajah Aceh baru pasca konflik. Demikian Taufik Abdullah Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh menyatakan pandangannya pada seminar memperingati Hari Perempuan dan HAM se-dunia di Aula Pemko Lhokseumawe (12/12/2011), yang lalu. Kiprah perempuan Aceh telah banyak berubah. Kalangan perempuan terdidik telah menang dari transisi domestik ke  wilayah publik namun butuh perjuangan maksimal pada ranah politik. Tanpa itu sulit merubah nasib dan pembelaan hak-hak perempuan secara menyeluruh kata taufik.

Seminar yang digelar oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Lhokseumawe & Aceh Utara, yang didalamnya terdiri lebih dari 30 LMS/Ormas itu mengusung tema "Pelayanan publik dan pembelaan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan".  Ketua Pelaksana Hasni menyatakan berbagai ketidakadilan masih dihadapi perempuan karena kurang mendapat perhatian publik. Dikriminasi dibasis komunitas, pelecehan publik dan human trafficking masih sering terjadi. Banyak kasus trafficking woman sekarang ini marak di Aceh. Ini perlu dibongkar kata hasni dalam sambutannya.

Taufik Abdullah mengakui masih banyak ketidakadilan dirasakan perempuan tidak hanya dalam konteks lokal namun juga ditingkat nasional. Biarpun peran aktivis perempuan telah banyak melakukan perubahan dan pembelaan hak-hak perempuan diberbagai strata sosial. Namun dinilai selain tidak fokus juga inkonsisten dalam pendampingan dan disisi lain menafikan ranah politik. Pembangunan berbasis gender tidak mungkin terlaksana dengan baik jika perempuan tidak mau berjuang melalui parlemen. Menurut taufik berbagai qanun (perundang-undangan) yang dihasilkan banyak tidak sensitif gender.

Lanjutnya, dalam banyak hal perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.  Posisi strategis dalam birokrasi juga masih minim. Yang paling tragisnya kata taufik pada ranah politik,  perilaku diskriminatif, marginalisasi, subordinat dan stereotype masih berlangsung. Budaya patriakhi masih membelunggu sehingga peran perempuan di ranah politik belum membanggakan. Pada level lokal di Aceh dan nasional menurut taufik perjuangan perempuan di ranah politik butuh perjuangan lebih keras lagi.

Ditegaskannya, eksistensi politik perempuan dalam berbagai strata sosial maupun struktural pemerintahan memang cukup mewarnai. Tentu tidak dilihat seberapa banyak bekerja disektor itu. Tetapi, seberapa mampu perempuan mengubah budaya patriakhi ketus taufik. Secara terselubung dan kultural peran perempuan diranah politik masih di stigma negatif. Berbagai keadaan yang membelenggu dari transisi domestik ke transaksi publik tidak berdiri sendiri, demikian juga pada ranah politik. Jujur saja sepertinya perempuan tidak dibiarkan membiak, berkembang dan tubuh dalam aras politik. Legitimasi yuridis tidak paralel dalam prakteknya.

Diakui atau tidak,  politisi perempuan diposisikan ancaman pada ranah politik. Ini agenda besar kalangan aktivis perempuan untuk merubahnya kata taufik. Lagi pula akhir-akhir ini kepercayaan terhadap politisi perempuan menurun oleh berbagai kasus yang menghimpit. Sebut saja di level nasional, kasus yang menimpa politisi Wa Ode Nurhayati, Anggelina Sondakh, juga kasus karupsi yang melilit Nunun dan Miranda Gultom, sepertinya dibesar-besarkan agar citra perempuan di ranah publik anjlok.
Kalaupun itu benar, tidak semestinya menyurutkan nyali aktivis berkiprah dan masuk partai.  Mereka harus lebih mampu tampil sebagai sosok yang berintegritas dan bermoral tinggi demi terbelanya hak-hak perempuan.

Dalam konteks Aceh taufik juga menilai satu ironi keterwakilan perempuan di parlemen kian menurun. Pada periode lalu 11% keterwakilan perempuan di parlemen sementara periode ini tersisa 8,6%, yang boleh jadi ke depan hanya tinggal kenangan. Ke depan, kehadiran perempuan di parlemen sangat dibutuhkan memoralkan system politik. Mengapa tidak, dimasa konflik perempuan menjadi korban. Berbagai perlakuan tidak adil diterimanya. Banyak sekali jeritan mereka tidak tertampung dengan baik selama ini.

Karena itu, taufik berpandangan nasib perempuan akan berubah jika aktivisnya konsisten merebut posisi pada ranah politik, masuk partai politik dan berjuang melalui parlemen. Jika tidak demikian maka keadilan dan pembelaan hak-hak perempuan semakin jauh dari harapan.  Disarankan agar aktivis perempuan tidak hanya memanfaatkan berbagai funding dari pihak-pihak yang respek terhadap nasib perempuan.

Buat apa memberdayakan ruang privat (emosi) dan membentuk simpul-simpul gerakan pemberdayaan perempuan dengan berbagai program agar berperan diranah publik jika pada akhirnya suara mereka disabotase politisi laki-laki.

Jadi, aktivis perempuan saatnya lebih fokus, berjuang keras masuk partai dan menyuarakan nasib perempuan melalui legislatif, demikian taufik menegaskan. Disisi lain, sulitnya perempuan Aceh berjuang di ranah politik dewasa ini karena tidak ada ikon (ketokohan) yang mampu mengayomi ujar Alfian (Aktivis LSM) menggugat narasumber pada seminar itu. Taufik tidak menapik hal itu. Katanya lagi, sistem kepartaian kita belum sehat satu sisi ditambah budaya patriakhi yang mengurita serta stigma politik miliknya laki-laki menjadi tantangan berat bagi politisi perempuan".

Tak heran katanya koata 30% keterwakilan perempuan di parlemen sulit di penuhi. Pada pemilu ke depan partai politik perlu diawasi agar dapat menjalankan undang-undang dengan benar. Perlu ada sangsi kepada partai politik. Seringkali kali menjelang pemilu kepengurusan perempuan asal comot saja. Lalu dijadikan asesoris yang dipajang dipapan struktur organisasi atau menjadi pelengkap dalam sk kepengurusan. Padahal yang dibutuhkan sejak dari proses rekruetmen, kaderisasi, penyiapan caleg sampai benar-benar jadi legislator. Hal ini tidak dilakukan kata taufik.

Jika serius, dari sekarang menurut taufik partai politik menyiapkan dan merekruet kader potensial yang bukan hanya ditopang oleh tampang tapi juga kapasitas dan moralitas. Partai dari sekarang membina kader politisi perempuan agar partai bisa tampil sebagai pencerah dan pemberi cahaya  ditengah kejumudan politik dan tantangan keberlanjutan perdamaian Aceh. Saya yakin perempuan bisa menampilkan wajah baru dan warna lain dalam aras politik. Persoalannya kita belum serius untuk itu, termasuk aktivis perempuan sendiri, ketus taufik agak emosi.

Diakui taufik saat ini Aceh krisis politisi perempuan. Berbeda tempo dulu ada ketokohan yang mempersatukan. Dulu perempuan mampu memimpin pemerintahan dan politik di Kerajaan Aceh, diantaranya Putri Lindung Bulan, Putroe Phang, Ratu Nihrasiyah Rawangsa Khadiyu, Ratu Safiatuddin, Ratu Naqiatuddin, Ratu Zakiatuddin, dan Ratu Kamalat Syah. Saat menghadapi penjajah perempuan juga tampil sebagai pemimpin perang. Ketokohan perempuan mampu mengendalikan operasi penyerangan baik di darat maupun di laut, diantaranya Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Fakinah, Cut Meutia, Pocut Meurah Intan, dan Pocut Baren.

Aceh tempo dulu memiliki sistem politik, hukum dan tatakelola pemerintahan terbaik di nusantara-tentu tidak lepas dari tangan halus perempuan. Trias politica sudah diperkenalkan di Aceh sebelum Monstique memperkenalkannya di Eropa. Balai Majelis Rakyat dibentuk sebagai kekuasaan legislatif yang langsung dipimpin oleh  Putroe Phang. Banyak qanun (perundang-undangan) dilahirkan dan dicontohi kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Sepertinya kita tidak belajar pada masa lalu kata taufik dihadapan peserta seminar. Bahkan kini kita sering mendengar labelisasi politisi perempuan sebagai ineung cantoi, tidak ada kerjaan, dan sensasional.

Juru Bicara FKMS Safwani, dalam sesi tanya jawab memandang apa yang dikemukan narasumber ada benarnya. Namun banyak hal dibasis komunitas perlu pendampingan terus-menerus, termasuk penyadaran politik. Problematika yang dihadapi perempuan sepertinya terus bermunculan seiring lajunya modernisasi kata safwani. Ikut pula menyampaikan presentasi pada seminar ini Kepala Humas Pemko Lhokseumawe Masduki SH dan aktivis LBH Pos Lhokseumawe Zulfikar SH, yang mengakui banyak persoalan publik terutama pembelaan hak-hak perempuan masih butuh perhatian serius.  Jika menulusuri pinggiran kota yang dulu cukup dikenal penghasil gas dan pencetak dolar untuk Indonesia itu-nyatanya memang perempuan di kota ini masih tertinggal (**)

Sumber : http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=2497

Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Gelar Seminar Menyambut Hari HAM Sedunia di Lhokseumawe

Lhokseumawe | Acehtraffic.com – Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe mengelar acara seminar dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia. Senin [12/12]

Acara tersebut diselengarakan di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe pada pukul 10:00 Wib, yang menjadi materi pada acara tersebut adalah: Zulfikar, SH dari LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Taufik Abdullah, S.Ag, MA Dosen Fisip Universitas Malikussaleh, dan  Masduki, SH Perwakilan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Zulfikar dalam materinya menyampaikan bahwa: “Saat ini pelayanan publik masih belum berjalan efektif di Kota Lhokseumawe, masih ada hak-hak dasar masyarakat yang belum terpenuhi untuk saat ini”. Ujarnya

Beliau juga menambahkan “Untuk wilayah kota Lhokseumawe masih banyak warga yang belum memiliki hak atas perumahan dan lingkungan yang layak, seperti yang dialami oleh masyarakat di daerah pesisir kota Lhokseumawe”. Ujar Zulfikar juga sebagai  koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe

Dalam materinya, Zulfikar juga menampilkan beberapa gambar Potret kehidupan masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe. Didalam gambar tersebut terlihat sebuah pemukiman penduduk yang dipenuhi dengan sampah-sampah.

Hal berbeda disampaikan oleh Taufik Abdullah, dalam materinya beliau menyampaikan mengenai kesetaraan Gender, menurutnya saat budaya pathiarki masih mengental di dalam tubuh masyarakat, hal tersebut di buktikan dengan masih sering terjadi penyampingan hak-hak wanita.

“Saat ini para wanita harus membuat suatu terobsan, dan para wanita juga jangan ogah untuk berpolitik, saat ini wanita juga harus membuat terobosan melalui Partai Politik”. Ujar Taufik Abdullah, S.Ag, MA juga sebagai Ketua Lab Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.  

Kemudian dari perwakilan Pemerintahan Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa “Kita telah berusaha dengan maksimal untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, namun kita juga mengakui masih ada kekurang”. Ujar Masduki juga sebagai Staf Hukum Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Sementara itu ketua panitia ketika www.acehtraffic.com menjumpai di sela-sela acara mengatakan bahwa: “Tujuan diselengarakan acara ini adalah agar adanya pandangan padangan yang tepat terhadap pelayanan publik, adanya masukan berbagai pihak terhadap pelaksanaan pelayanan publik di kota Lhokseumawe dan meningkatnya peran pemerintan, swasta untuk memberikan pelayanan publik dengan baik untuk masyarakat”. Ujar Safwani, SH.| AT | AG |   

Sumber : http://www.acehtraffic.com/2011/12/forum-komunikasi-masyarakat-sipil-gelar.html

Aceh Krisis Politisi Perempuan

Selasa, 20 December 2011 | 10:23
 

LANGSA-Aceh semakin krisis politisi perempuan yang handal untuk merubah wajah Aceh baru pasca konflik. Kiprah perempuan dalam merubah Aceh, sudah terbukti dan ini sangat penting untuk didorong kedepan pada ranah politik. Tanpa hal itu sulit merubah nasib dan pembelaan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Hal itu dikatakan Taufik Abdullah, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh, kepada Rakyat Aceh, Minggu kemarin.

Menurutnya, momentum hari Ibu, kaum perempuan di Aceh masih kurang mendapat tempat dan kesempatan politik di Aceh. Bahkan terkesan diskriminasi pada tingkatan komunitas, sering kaum perempuan Aceh mendapat pelecehan dalam politik. Hal ini dapat dilihat saat pencalonan anggota legeslatif, kerap kaum hawa tidak mendapat tempat yang layak, hanya sekedar untuk melengkapi struktur caleg saja. Selain itu, masih banyak ketidakadilan dirasakan perempuan tidak hanya dalam konteks lokal namun juga ditingkat nasional. Biarpun peran aktivis perempuan telah banyak melakukan perubahan dan pembelaan hak-hak perempuan diberbagai strata sosial.

Diakui Taufik, saat ini Aceh mengalami krisis politisi perempuan. Berbeda tempo dulu ada ketokohan yang mempersatukan. Dulu perempuan mampu memimpin pemerintahan dan politik di Kerajaan Aceh. Diantaranya Putri Lindung Bulan, Putroe Phang, Ratu Nihrasiyah Rawangsa Khadiyu, Ratu Safiatuddin, Ratu Naqiatuddin, Ratu Zakiatuddin dan Ratu Kamalat Syah.

Saat menghadapi penjajah Belanda, perempuan juga tampil sebagai pemimpin perang. Ketokohan perempuan mampu mengendalikan operasi penyerangan baik di darat maupun di laut, diantaranya Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Fakinah, Cut Meutia, Pocut Meurah Intan dan Pocut Baren. “Aceh tempo dulu memiliki sistem politik, hukum dan tatakelola pemerintahan terbaik di nusantara. Tentu tidak lepas dari tangan halus perempuan. Trias politica sudah diperkenalkan di Aceh sebelum Monstique memperkenalkannya di Eropa," ujarnya. (ris)

Sumber :
http://www.rakyataceh.com/print.php?newsid=24657.

Eksistensi Politisi Perempuan Aceh Diragukan

HMINEWS, 17 Desember 2011

Lhokseumawe – Aceh butuh politisi perempuan yang handal untuk merubah wajah Aceh baru pasca konflik. Demikian Taufik Abdullah Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh menyatakan pandangannya pada seminar memperingati Hari Perempuan dan HAM se-dunia di Aula Pemko Lhokseumawe (12/12/2011), yang lalu.

Kiprah perempuan Aceh telah banyak berubah. Kalangan perempuan terdidik telah menang dari transisi domestik ke wilayah publik namun butuh perjuangan maksimal pada ranah politik. Tanpa itu sulit merubah nasib dan pembelaan hak-hak perempuan secara menyeluruh kata taufik.

Seminar yang digelar oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Lhokseumawe & Aceh Utara, yang didalamnya terdiri lebih dari 30 LMS/Ormas itu mengusung tema “Pelayanan publik dan pembelaan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan”.  Ketua Pelaksana Hasni menyatakan berbagai ketidakadilan masih dihadapi perempuan karena kurang mendapat perhatian publik. Dikriminasi dibasis komunitas, pelecehan publik dan human trafficking masih sering terjadi. Banyak kasus trafficking woman sekarang ini marak di Aceh. Ini perlu dibongkar kata hasni dalam sambutannya.

Taufik Abdullah mengakui masih banyak ketidakadilan dirasakan perempuan tidak hanya dalam konteks lokal namun juga ditingkat nasional. Biarpun peran aktivis perempuan telah banyak melakukan perubahan dan pembelaan hak-hak perempuan diberbagai strata sosial. Namun dinilai selain tidak fokus juga inkonsisten dalam pendampingan dan disisi lain menafikan ranah politik. Pembangunan berbasis gender tidak mungkin terlaksana dengan baik jika perempuan tidak mau berjuang melalui parlemen. Menurut taufik berbagai qanun (perundang-undangan) yang dihasilkan banyak tidak sensitif gender.

Lanjutnya, dalam banyak hal perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.  Posisi strategis dalam birokrasi juga masih minim. Yang paling tragisnya kata taufik pada ranah politik,  perilaku diskriminatif, marginalisasi, subordinat dan stereotype masih berlangsung. Budaya patriakhi masih membelunggu sehingga peran perempuan di ranah politik belum membanggakan. Pada level lokal di Aceh dan nasional menurut taufik perjuangan perempuan di ranah politik butuh perjuangan lebih keras lagi.

Ditegaskannya, eksistensi politik perempuan dalam berbagai strata sosial maupun struktural pemerintahan memang cukup mewarnai. Tentu tidak dilihat seberapa banyak bekerja disektor itu. Tetapi, seberapa mampu perempuan mengubah budaya patriakhi ketus taufik. Secara terselubung dan kultural peran perempuan diranah politik masih di stigma negatif. Berbagai keadaan yang membelenggu dari transisi domestik ke transaksi publik tidak berdiri sendiri, demikian juga pada ranah politik. Jujur saja sepertinya perempuan tidak dibiarkan membiak, berkembang dan tubuh dalam aras politik. Legitimasi yuridis tidak paralel dalam prakteknya.

Diakui atau tidak,  politisi perempuan diposisikan ancaman pada ranah politik. Ini agenda besar kalangan aktivis perempuan untuk merubahnya kata taufik. Lagi pula akhir-akhir ini kepercayaan terhadap politisi perempuan menurun oleh berbagai kasus yang menghimpit. Sebut saja di level nasional, kasus yang menimpa politisi Wa Ode Nurhayati, Anggelina Sondakh, juga kasus karupsi yang melilit Nunun dan Miranda Gultom, sepertinya dibesar-besarkan agar citra perempuan di ranah publik anjlok. Kalaupun itu benar, tidak semestinya menyurutkan nyali aktivis berkiprah dan masuk partai.  Mereka harus lebih mampu tampil sebagai sosok yang berintegritas dan bermoral tinggi demi terbelanya hak-hak perempuan.

Dalam konteks Aceh taufik juga menilai satu ironi keterwakilan perempuan di parlemen kian menurun. Pada periode lalu 11% keterwakilan perempuan di parlemen sementara periode ini tersisa 8,6%, yang boleh jadi ke depan hanya tinggal kenangan. Ke depan, kehadiran perempuan di parlemen sangat dibutuhkan memoralkan system politik. Mengapa tidak, dimasa konflik perempuan menjadi korban. Berbagai perlakuan tidak adil diterimanya. Banyak sekali jeritan mereka tidak tertampung dengan baik selama ini.

Karena itu, taufik berpandangan nasib perempuan akan berubah jika aktivisnya konsisten merebut posisi pada ranah politik, masuk partai politik dan berjuang melalui parlemen. Jika tidak demikian maka keadilan dan pembelaan hak-hak perempuan semakin jauh dari harapan.  Disarankan agar aktivis perempuan tidak hanya memanfaatkan berbagai funding dari pihak-pihak yang respek terhadap nasib perempuan. Buat apa memberdayakan ruang privat (emosi) dan membentuk simpul-simpul gerakan pemberdayaan perempuan dengan berbagai program agar berperan diranah publik jika pada akhirnya suara mereka disabotase politisi laki-laki.

Jadi, aktivis perempuan saatnya lebih fokus, berjuang keras masuk partai dan menyuarakan nasib perempuan melalui legislatif, demikian taufik menegaskan. Disisi lain, sulitnya perempuan Aceh berjuang di ranah politik dewasa ini karena tidak ada ikon (ketokohan) yang mampu mengayomi ujar Alfian (Aktivis LSM) menggugat narasumber pada seminar itu. Taufik tidak menapik hal itu. Katanya lagi, sistem kepartaian kita belum sehat satu sisi ditambah budaya patriakhi yang mengurita serta stigma politik miliknya laki-laki menjadi tantangan berat bagi politisi perempuan”. Tak heran katanya koata 30% keterwakilan perempuan di parlemen sulit di penuhi.

Pada pemilu ke depan partai politik perlu diawasi agar dapat menjalankan undang-undang dengan benar. Perlu ada sangsi kepada partai politik. Seringkali kali menjelang pemilu kepengurusan perempuan asal comot saja. Lalu dijadikan asesoris yang dipajang dipapan struktur organisasi atau menjadi pelengkap dalam sk kepengurusan. Padahal yang dibutuhkan sejak dari proses rekruetmen, kaderisasi, penyiapan caleg sampai benar-benar jadi legislator. Hal ini tidak dilakukan kata taufik.

Jika serius, dari sekarang menurut taufik partai politik menyiapkan dan merekruet kader potensial yang bukan hanya ditopang oleh tampang tapi juga kapasitas dan moralitas. Partai dari sekarang membina kader politisi perempuan agar partai bisa tampil sebagai pencerah dan pemberi cahaya  ditengah kejumudan politik dan tantangan keberlanjutan perdamaian Aceh. Saya yakin perempuan bisa menampilkan wajah baru dan warna lain dalam aras politik. Persoalannya kita belum serius untuk itu, termasuk aktivis perempuan sendiri, ketus taufik agak emosi.

Diakui taufik saat ini Aceh krisis politisi perempuan. Berbeda tempo dulu ada ketokohan yang mempersatukan. Dulu perempuan mampu memimpin pemerintahan dan politik di Kerajaan Aceh, diantaranya Putri Lindung Bulan, Putroe Phang, Ratu Nihrasiyah Rawangsa Khadiyu, Ratu Safiatuddin, Ratu Naqiatuddin, Ratu Zakiatuddin, dan Ratu Kamalat Syah. Saat menghadapi penjajah perempuan juga tampil sebagai pemimpin perang. Ketokohan perempuan mampu mengendalikan operasi penyerangan baik di darat maupun di laut, diantaranya Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Fakinah, Cut Meutia, Pocut Meurah Intan, dan Pocut Baren.

Aceh tempo dulu memiliki sistem politik, hukum dan tatakelola pemerintahan terbaik di nusantara—tentu tidak lepas dari tangan halus perempuan. Trias politica sudah diperkenalkan di Aceh sebelum Monstique memperkenalkannya di Eropa. Balai Majelis Rakyat dibentuk sebagai kekuasaan legislatif yang langsung dipimpin oleh  Putroe Phang. Banyak qanun (perundang-undangan) dilahirkan dan dicontohi kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Sepertinya kita tidak belajar pada masa lalu kata taufik dihadapan peserta seminar. Bahkan kini kita sering mendengar labelisasi politisi perempuan sebagai ineung cantoi, tidak ada kerjaan, dan sensasional.

Juru Bicara FKMS Safwani, dalam sesi tanya jawab memandang apa yang dikemukan narasumber ada benarnya. Namun banyak hal dibasis komunitas perlu pendampingan terus-menerus, termasuk penyadaran politik. Problematika yang dihadapi perempuan sepertinya terus bermunculan seiring lajunya modernisasi kata safwani. Ikut pula menyampaikan presentasi pada seminar ini Kepala Humas Pemko Lhokseumawe Masduki SH dan aktivis LBH Pos Lhokseumawe Zulfikar SH, yang mengakui banyak persoalan publik terutama pembelaan hak-hak perempuan masih butuh perhatian serius.  Jika menulusuri pinggiran kota yang dulu cukup dikenal penghasil gas dan pencetak dolar untuk Indonesia itu—nyatanya memang perempuan di kota ini masih tertinggal. [] lara